PERISTIWA
Pramono Jelaskan Alasan UMP DKI 2027 Ditentukan Rp 6,13 Juta
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menjelaskan alasan penetapan UMP DKI 2027 sebesar Rp 6,13 juta. Kebijakan ini menengahi usulan buruh dan pengusaha.
PANTAU24.com – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengungkap alasan di balik penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta 2027 sebesar Rp 6.136.941. Pramono menjelaskan bahwa keputusan ini diambil untuk menengahi perbedaan usulan antara unsur buruh dan pengusaha dalam pembahasan Dewan Pengupahan.
Pramono menyebutkan, setiap unsur Dewan Pengupahan mengusulkan nilai alfa yang berbeda sebagai komponen perhitungan kenaikan UMP. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memilih nilai alfa yang dinilai mampu menyeimbangkan kepentingan kedua belah pihak. “Masing-masing tentunya mengusulkan alfanya sebagai komponen dari perhitungan itu berbeda di awal dan Pemerintah DKI Jakarta mengambil jalan tengah yang kemudian alhamdulillah bisa dikomunikasikan dengan kedua belah pihak,” kata Pramono di Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Meski alfa telah ditetapkan, tidak semua pihak sepenuhnya menyetujui keputusan tersebut. “Dan alhamdulillah begitu alfanya ditetapkan yang dianggap sangat moderat bagi semuanya walaupun pasti enggak semuanya setuju, pastilah. Tetapi alhamdulillah bisa selesai dan saya sudah menandatangani keputusan gubernur itu,” ujarnya.
UMP DKI 2027 ditetapkan meningkat Rp 407.065 atau 7,1 persen dari UMP 2026 yang sebelumnya sebesar Rp 5.729.876. Proses penetapan UMP ini melibatkan perdebatan selama tiga hari di Dewan Pengupahan, yang terdiri dari pemerintah, serikat pekerja atau buruh, serta organisasi pengusaha. “Terus terang, pembahasannya sebenarnya berlangsung tiga hari. Tetapi alhamdulillah sudah diselesaikan dan batas waktu sebenarnya penyelesaiannya itu besok. Namun, Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan buruh dan juga pengusaha yang ada di Jakarta alhamdulillah kita bisa menyelesaikan itu,” jelas Pramono.
Penetapan UMP 2027 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kebijakan ini juga mempertimbangkan kesejahteraan pekerja dan kesinambungan dunia usaha. “Penetapan ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha,” tandas Pramono.
Diolah dari laporan Liputan 6.


You must be logged in to post a comment Login