KPK Dukung Penegakan Hukum Kasus Penyadapan Mantan Kapolri

PANTAU24.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan dukungan terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam penegakan hukum kasus penyadapan ilegal yang melibatkan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan tiga tersangka lain. Dukungan ini disampaikan setelah Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengungkapkan bahwa KPK termasuk salah satu korban penyadapan ilegal tersebut.

“KPK tentu menghormati dan mendukung proses penegakan hukum yang berjalan di Polri,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Kamis (12/11). Budi menjelaskan bahwa penyadapan tersebut tidak berhubungan dengan pengusutan kasus hukum tertentu.

Budi juga mengungkapkan bahwa sejauh ini KPK belum menerima informasi dari Polri mengenai siapa saja pimpinan atau pegawai yang disadap. “Kami belum mendapatkan informasi terkait itu karena tentu objek-objek yang diduga dilakukan penyadapan oleh para pihak dimaksud merupakan ranah materi penyidikan,” katanya.

Polri pada 3 dan 5 November 2026 telah mengumumkan penetapan empat orang sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik. Mereka adalah LSP, Kepala Divisi Hukum Polri Inspektur Jenderal Polisi AS, widyaiswara pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Inspektur Jenderal Polisi EH, dan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Inspektur Jenderal Polisi SU.

Pernyataan Kapolri menyebut bahwa penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan, termasuk KPK, Presiden RI, lingkar istana, kementerian dan lembaga, serta tokoh politik. “Berdasarkan hasil penyidikan, sasaran penyadapan diduga mencakup berbagai kalangan,” kata Jenderal Polisi Suyudi dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI.

Diolah dari laporan CNN Indonesia – Nasional.