Dedi Mulyadi Hentikan Sementara Proyek Pusat Data AI di Jatiluhur

PANTAU24.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menghentikan sementara proyek pembangunan pusat data berbasis kecerdasan buatan (AI) senilai Rp 3,5 triliun di Jatiluhur. Penghentian ini disebabkan karena dokumen perizinan belum lengkap, bukan karena hambatan dari Pemerintah Kabupaten Purwakarta atau Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Proyek tersebut milik BDX Data Centers.

Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa keterlambatan proyek terjadi karena pihak konsultan belum menyerahkan data yang diperlukan untuk perizinan. “Ketika saya tanya kemarin, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) belum keluar. Amdalnya sudah keluar belum? Belum. Ya saya bilang jangan dulu dilaksanakan (pembangunan). Kan izinnya tidak keluar. Kesalahannya di mana? Di Pemda Purwakarta? Bukan. Kesalahannya adalah konsultannya, sampai ketika saya datang belum memasukkan data,” ujar Dedi Mulyadi di Bandung, Jumat (2/10/2026).

Dedi menekankan bahwa penghentian sementara ini adalah bagian dari memastikan pelaksanaan proyek sesuai aturan yang berlaku. Selain masalah perizinan, pemerintah juga mempertimbangkan dampak lingkungan dan hak warga sekitar terkait akses air. Pemprov Jawa Barat melibatkan akademisi dari Universitas Indonesia (UI) untuk memastikan kajian objektif tentang dampak lingkungan proyek tersebut.

Menurut Dedi, jika Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) lulus, proyek dapat dilanjutkan. Namun, jika tidak, akan dihentikan. “Tapi satu catatan, warga Purwakarta yang berkorban untuk kepentingan Jatiluhur harus mendapat akses air. Tidak boleh terganggu,” katanya. Dedi menjelaskan bahwa kapasitas pasokan air di Waduk Jatiluhur masih mencukupi untuk proyek, karena PDAM Kabupaten Purwakarta baru memanfaatkan 380 liter per detik dari alokasi 3.000 liter per detik.

Dedi juga mengunjungi langsung lokasi proyek untuk memastikan bangunan berdiri di lokasi aman dari berbagai potensi bencana seperti banjir, gempa bumi, hingga erupsi gunung berapi. Pemerintah ingin memastikan kebutuhan listrik dan air dapat dipenuhi tanpa mengganggu masyarakat sekitar. Dia menegaskan, proyek dapat berlanjut setelah semua persyaratan perizinan dan kajian terpenuhi.

Diolah dari laporan Liputan 6.