Menlu Sugiono: Perdamaian di Gaza Butuh Pemulihan Masyarakat

PANTAU24.com – Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono, menyatakan bahwa perdamaian di Jalur Gaza harus diiringi dengan pemulihan kehidupan masyarakat Palestina. Sugiono menegaskan bahwa perdamaian tidak cukup jika hanya ditandai dengan berhentinya kekerasan, tetapi harus disertai dengan kesempatan bagi masyarakat Gaza untuk menjalani kehidupan yang layak.

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam High Level Roundtable on Gaza Early Recovery bertema From Sharm El-Sheikh to Phase II, Consolidating Peace and Early Recovery, yang diselenggarakan di sela-sela Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-81 di New York, Amerika Serikat, Rabu (23/9). Indonesia menilai bahwa penghentian kekerasan, penerapan gencatan senjata, dan kelancaran akses bantuan kemanusiaan tetap menjadi prioritas di Gaza.

Sementara itu, pemulihan yang segera dimulai dapat membantu mengembalikan layanan dasar, membangun kembali infrastruktur, dan memulihkan sumber penghidupan masyarakat. “Bagi rakyat Gaza, perdamaian harus berarti lebih dari sekadar tidak adanya kekerasan. Mereka harus dapat membangun kembali kehidupan yang layak dan bermartabat,” kata Menlu Sugiono.

Sugiono menekankan bahwa bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Gaza harus lebih dari sekadar memenuhi kebutuhan darurat. Bantuan tersebut juga harus mendukung masyarakat untuk mampu membangun kembali kehidupan mereka dalam jangka panjang. “Pemulihan Gaza membutuhkan pasokan dan sumber daya yang memadai untuk mengembalikan layanan dasar dan membangun kembali infrastruktur,” sebut Sugiono.

Selain itu, Sugiono menyebut bahwa lembaga yang dibentuk untuk mengelola Gaza dapat berperan dalam proses pemulihan tersebut. “National Committee for the Administration of Gaza juga dapat memainkan peran penting dalam proses tersebut,” tambahnya. Di forum yang sama, Sugiono menegaskan bahwa seluruh proses rekonstruksi Gaza harus berlandaskan prinsip Palestinian-led and Palestinian-owned, yang berarti proses harus dipimpin dan dimiliki oleh rakyat Palestina.

Diolah dari laporan Media Indonesia.