Pemkab Bolmong Gandeng Kejari Kotamobagu Perkuat Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah

PANTAU24.COM — Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow melalui Badan Keuangan Daerah menggelar Forum Group Discussion (FGD) bertema “Menuju Tertib Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah” di Sutan Raja Hotel Kotamobagu, Jumat (12/6/2026).

Kegiatan yang bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kotamobagu tersebut dibuka langsung oleh Bupati Bolaang Mongondow, Yusra Alhabsyi, dan dihadiri jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bendahara pengeluaran, serta pengurus barang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu, Andika Esra Awoah menyampaikan bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, persoalan aset daerah sering kali berkaitan dengan aspek hukum sehingga membutuhkan pemahaman regulasi yang baik. Dalam hal tersebut, Kejaksaan siap berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah melalui pendampingan hukum maupun mediasi guna mencegah munculnya permasalahan di kemudian hari.

“Pengelolaan aset daerah kerap bersinggungan dengan masalah hukum dan membutuhkan pemahaman regulasi yang mendalam. Kejaksaan siap memberikan bantuan pendampingan hukum dan mediasi,” ujar Andika.

Sementara itu, Bupati Yusra Alhabsyi menegaskan bahwa pengelolaan aset daerah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Ia menyoroti masih adanya tantangan dalam penataan dan pendataan aset yang belum terdokumentasi secara optimal.

Bupati juga mengingatkan pentingnya kelengkapan administrasi aset, terutama saat terjadi pergantian pejabat atau serah terima jabatan. Menurutnya, dokumentasi yang lengkap menjadi langkah penting untuk menghindari persoalan hukum maupun sengketa di masa mendatang.

Selain itu, Yusra memberikan perhatian khusus terhadap aset berupa tanah yang belum bersertifikat. Ia menilai percepatan sertifikasi diperlukan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan atau klaim dari pihak lain.

“Kerja sama dengan Kejaksaan sangat penting untuk memastikan tertib administrasi sekaligus memberikan kepastian dan keamanan hukum bagi aset-aset daerah. Saya berharap forum ini menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat segera ditindaklanjuti,” kata Yusra.

FGD tersebut diikuti pimpinan dari 31 OPD di lingkungan Pemkab Bolaang Mongondow, termasuk Inspektorat Daerah, kepala dinas, kepala badan, Direktur RSUD Datoe Binangkang, Sekretaris DPRD, kepala bagian Setda, serta bendahara pengeluaran dan pengurus barang dari masing-masing instansi.

Melalui forum ini, Pemkab Bolaang Mongondow bersama Kejari Kotamobagu berupaya memperkuat sinergi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah yang lebih tertib, profesional, serta memiliki kepastian hukum yang kuat. (Advertorial)