Connect with us

Bitung

Wali Kota Bitung Hengky Honandar Tak Ingin OPD Resah, Rolling Jabatan Belum Direncanakan

Published

on

Wali Kota Bitung, Hengky Honandar bersama istri Ny Ellen Honandar Sondakh

BITUNG, Pantau24.com – Wali Kota Bitung, Hengky Honandar, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada rencana rotasi atau mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bitung.

Pernyataan tersebut disampaikannya usai serah terima jabatan yang digelar di Gedung DPRD Bitung, Rabu (5/3/2025).

Hengky menjelaskan bahwa dirinya tidak ingin menimbulkan keresahan di kalangan pejabat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan wacana mutasi jabatan.

Ia memastikan bahwa setiap kebijakan terkait rolling pejabat akan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku dan melalui pertimbangan matang.

Fakta menarik dan bermanfaat

Saya belum mengambil keputusan soal rolling jabatan, karena saya tidak mau membuat resah para OPD. Jadi untuk saat ini, saya belum mengumumkan apa pun terkait mutasi. Jika nanti ada pergeseran jabatan, itu akan melalui mekanisme yang ada, termasuk pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Semua akan dilakukan berdasarkan kompetensi masing-masing pejabat. Kita akan mengikuti sistem yang ada agar berjalan dengan baik,” ujar Hengky.

Lebih lanjut, Hengky menegaskan bahwa dalam beberapa bulan ke depan, bukan berarti tidak akan ada rotasi jabatan, tetapi hingga saat ini ia belum membuat pernyataan resmi terkait hal tersebut.

Fokus pada Pendidikan, Kesehatan, dan Ketahanan Pangan
Selain membahas kebijakan mutasi pejabat, Hengky juga menegaskan bahwa fokus utama pemerintahannya saat ini adalah pada sektor pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan. Menurutnya, berbagai tantangan dalam pemerintahan harus dihadapi dengan kerja sama dan dukungan penuh dari seluruh OPD.

Tantangan itu hal biasa. Yang penting kita bisa berkolaborasi. Semua kepala OPD harus mendukung agar kita bisa bersama-sama menyelesaikan berbagai persoalan yang ada,” kata Hengky.

Ia juga menekankan bahwa kesejahteraan masyarakat pesisir, terutama nelayan, menjadi salah satu prioritas pemerintah.

“Program-program yang mendukung sektor kelautan dan perikanan akan terus dioptimalkan agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Hengky menegaskan komitmen pemerintahannya untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.

Ia menyatakan bahwa pihaknya akan selalu berupaya mematuhi arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tata kelola pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel.

Kami akan berusaha menjalankan pemerintahan sesuai arahan KPK. Pemerintahan yang baik harus bebas dari praktik korupsi. Jika tidak ada niat untuk korupsi, kita pasti bisa bekerja dengan lebih baik dan lebih fokus melayani masyarakat,” tegasnya.

Dengan berbagai kebijakan yang sedang dijalankan, Hengky berharap sinergi antar OPD semakin kuat agar pembangunan di Kota Bitung berjalan lebih efektif dan berdampak positif bagi masyarakat.