Rolling Pejabat Bitung: Evaluasi Kinerja atau ‘Bersih-Bersih’ Lawan Politik?

Bitung, Pantau24.com – Isu perombakan pejabat di lingkup Pemerintah Kota Bitung semakin panas diperbincangkan. Pasangan Wali Kota Hengky Honandar dan Wakil Wali Kota Randito Maringka dikabarkan akan melakukan rolling jabatan pada 22 Agustus 2025, atau tepat dua hari setelah genap enam bulan mereka resmi memimpin.

Informasi ini kian mencuat setelah beredarnya daftar nama pejabat eselon III dan IV yang disebut-sebut akan digeser, termasuk delapan camat serta sejumlah kepala bagian, sekretaris dinas, hingga kepala bidang.

Bocoran tersebut sontak memicu keresahan di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merasa posisinya terancam.

“Rolling pejabat selalu jadi momok. Apalagi setelah Pilkada, biasanya yang tidak sejalan dengan kepala daerah terpilih paling takut digeser dari jabatan strategis,” ungkap seorang pejabat senior yang enggan disebut namanya, Selasa (19/8/2025).

Tak hanya itu, pejabat yang sudah beberapa kali menempati jabatan strategis di Pemkot Bitung ini juga tak menampik, jika setiap rolling jabatan pasti ada yang namanya balas jasa.

“Memang setiap pergantian pemimpin daerah, namanya rolling tidak sekadar penyegaran birokrasi saja. Sudah jadi rahasia umum, setiap kepala daerah baru biasanya menempatkan orang-orang loyal di posisi strategis. Yang tidak mendukung saat Pilkada rawan tersingkir,” katanya.

Meski begitu, Kepala BKPSDM Bitung, Give Mose, menegaskan bahwa rolling jabatan tetap berlandaskan aturan.

“Sesuai regulasi, pejabat eselon II harus melalui seleksi terbuka. Sedangkan untuk eselon III dan IV menjadi kewenangan penuh Pejabat Pembina Kepegawaian,” beber Give, Senin (18/8/2025).

Namun Give enggan memastikan kapan tepatnya perombakan dilakukan. “Tunggu saja, nanti kami kabari jika jadwal rolling sudah ada,” ujarnya singkat kepada sejumlah media.

Di tengah spekulasi munculnya isu rolling jabatan ini, Wali Kota Hengky Honandar menyampaikan bahwa rolling jabatan bisa dilakukan kapan saja, tetapi tetap berdasarkan evaluasi kinerja.

“Rolling kapan saja bisa dilaksanakan. Apakah dipertahankan atau diganti, intinya kembali ke kinerja masing-masing. Ada tim yang akan melakukan evaluasi. Itu yang utama,” kata Hengky kepada awak media.

Ia menegaskan, pihaknya tidak akan gegabah. “Semua ada prosesnya. Kita ingin memastikan rollinhg ini, kalau pun dilakukan, benar-benar untuk memperbaiki pelayanan publik,” katanya.

Meski pernyataan resmi menyebut kinerja sebagai tolok ukur utama, keresahan ASN di lapangan tak bisa dibendung. Sejumlah pejabat bahkan dikabarkan mulai mencari “restu politik” agar tetap aman dari pergeseran jabatan.