Efisiensi Nasional Berdampak, Dana Transfer ke Bolmong Menyusut Lebih Rp100 Miliar

PANTAU24.COM – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) harus menyesuaikan langkah keuangan tahun depan. Pasalnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan alokasi dana transfer ke daerah untuk tahun anggaran 2026 yang mengalami penurunan cukup signifikan.

Kepala Bidang Perimbangan pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Bolmong, Hapri Mokoagow, membenarkan adanya penurunan dana tersebut. Menurutnya, kebijakan efisiensi nasional menjadi penyebab utama berkurangnya alokasi anggaran dari pusat.

“Benar, ada penurunan dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Hapri saat dikonfirmasi pada Sabtu, 4 Oktober 2025.

Berdasarkan data BKD, Dana Bagi Hasil (DBH) Bolmong tahun 2026 hanya sebesar Rp 48,36 miliar, turun tajam dari tahun 2025 yang mencapai Rp 119,97 miliar atau berkurang sekitar Rp 71,6 miliar.

Sementara Dana Alokasi Umum (DAU) juga mengalami penyesuaian dari Rp 590,67 miliar menjadi Rp 556,66 miliar, berkurang sekitar Rp 34 miliar.

Jika digabungkan, total Dana Transfer Umum (DTU) yang diterima daerah turun dari Rp 710,65 miliar di tahun 2025 menjadi Rp 605,02 miliar pada tahun 2026, atau selisih lebih dari Rp 105 miliar.

Hapri menjelaskan, penurunan tersebut tidak hanya terjadi di Bolmong, tetapi juga dialami seluruh daerah di Indonesia. Pemerintah pusat menerapkan kebijakan efisiensi ini sebagai bagian dari penataan kembali struktur keuangan nasional dan penyesuaian terhadap program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Penyesuaian ini bersifat nasional, bukan hanya di Bolmong. Tujuannya agar anggaran pusat dapat lebih fokus mendukung program strategis nasional,” terangnya.

Ia menambahkan, angka pasti pagu anggaran Bolmong untuk tahun 2026 belum sepenuhnya final karena saat ini masih dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Setelah tahap itu rampung, barulah pembahasan berlanjut ke KUA-PPAS hingga Rancangan APBD.

“Sekarang masih tahap penyusunan RKPD. Setelah itu baru akan masuk ke KUA-PPAS dan RAPBD,” jelas Hapri.

Meskipun mengalami penurunan dana transfer, BKD menegaskan pemerintah daerah akan tetap menjaga keberlanjutan program prioritas, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan pembangunan dasar.

“Pemda akan melakukan penyesuaian agar program prioritas tetap berjalan dengan baik, meskipun dengan kondisi fiskal yang terbatas,” pungkasnya.