Tangahu: Penanganan Kebakaran, Lolayan Tak Bisa Terus Bergantung ke Kotamobagu

PANTAU24.COM – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Pemkab Bolmong) menempatkan armada pemadam kebakaran (damkar) lengkap dengan personel di wilayah Lolak sebagai ibu kota kabuapten serta di wilayah Passi Bersatu dan terkini di wilayah Dumoga Raya menuai kritik dari Wakil Ketua DPRD Bolmong, Febrianto Tangahu.

Politisi Partai NasDem itu menilai bahwa penempatan armada damkar seharusnya merata, termasuk di Kecamatan Lolayan dan kecamatan lainnya yang dinilainya sangat membutuhkan penanganan kebakaran mandiri.

Ia menyoroti ketergantungan Kecamatan Lolayan pada armada damkar milik Pemkot Kotamobagu yang dinilai kerap terlambat saat kejadian kebakaran.

“Kalau alasannya karena Kecamatan Lolayan dekat dengan Kotamobagu, maka Passi Bersatu juga masih berdekatan. Tapi toh mereka tetap diberi armada. Ini perlu dipertimbangkan,” tegas Febrianto, Rabu (27/5/2025).

Menurutnya, beberapa kejadian kebakaran di wilayah Lolayan membuktikan bahwa mengandalkan bantuan dari luar tidaklah efektif.

“Di Desa Kopandakan II misalnya, yang berbatasan langsung dengan Kotamobagu, saat terjadi kebakaran rumah warga, armada damkar baru tiba ketika rumah sudah rata dengan tanah. Ini sangat tidak efektif,” ujarnya.

Febrianto juga mencontohkan kasus terbaru yang menimpa rumah Pelaksana Tugas Sangadi (Kepala Desa) Bakan. Rumah tersebut ludes dilahap si jago merah sebelum armada damkar dari Kotamobagu tiba di lokasi.

Meski memberikan kritik, Febrianto tetap menyampaikan apresiasinya atas kinerja Bupati Yusra Alhabsyi dan Wakil Bupati Dony Lumenta selama 100 hari pertama kepemimpinan mereka, pasca dilantik pada 20 Februari 2025 lalu.

“Kita harus jujur, dalam waktu singkat mereka sudah banyak bekerja. Layanan publik sudah mulai bergerak cepat, dan masyarakat mulai merasakan kehadiran pemerintah,” ucapnya.

Capaian 100 Hari Pemerintahan Yusra–Dony:

1. Pemkab Bolmong meluncurkan layanan bus sekolah gratis di sekitar wilayah Ibu Kota dan wilayah Dumoga Raya. Program ini membantu siswa dari desa terpencil mendapatkan akses pendidikan yang lebih baik dan aman.
2. Selain di Ibu Kota Kabupaten, armada damkar juga disiagakan di wilayah Passi Bersatu dan Dumoga Raya yakni wilayah dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan rawan kebakaran. Setiap unit dilengkapi dengan personel terlatih.
3. Dalam upaya mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Bupati Bolaang Mongondow, Yusra Alhabsyi, melakukan serangkaian kunjungan strategis ke sejumlah kementerian dan pihak swasta. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjalin sinergi dengan berbagai pihak untuk kemajuan daerah.
4. Dalam rangka meningkatkan konektivitas udara dan mendukung operasional Bandara Bolaang Mongondow (Raja Loloda Mokoagow Airport), Bupati Yusra Alhabsyi melakukan kunjungan strategis ke kantor Manajemen Lion Air Group di Balaraja, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada 26 April 2025. Pertemuan ini membahas peluang kerja sama untuk memperluas layanan transportasi udara serta mempercepat pengembangan bandara tersebut. Salah satu poin utama adalah rencana pembukaan rute baru menggunakan maskapai Wings Air, anak usaha Lion Air Group.
5. Bupati Yusra menolak pengadaan mobil dinas bagi dirinya dan pejabat lainnya. Anggaran tersebut dialihkan ke program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.
6. Pemerintah menjamin kepesertaan BPJS gratis bagi masyarakat kurang mampu, serta meningkatkan fasilitas puskesmas pembantu dan rumah sakit daerah.
7. Pemkab Bolmong tengah mengupayakan pendirian universitas di daerah dan mendorong lahirnya Sekolah Rakyat untuk pendidikan alternatif yang terjangkau dan inklusif.
8. Bupati Yusra Alhabsyi bersama Universitas Dumoga Kotamobagu (UDK) meninjau Pulau Molosing—salah satu potensi wisata Bolmong—yang terancam tenggelam. Pemerintah menyiapkan langkah mitigasi dan pelestarian sebagai bentuk perhatian terhadap pariwisata dan kelestarian lingkungan.
9. Pemkab Bolmong kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024, yang diumumkan oleh BPK Perwakilan Manado baru-baru ini. Ini menunjukkan bahwa tata kelola keuangan daerah dijalankan dengan baik dan akuntabel.

“Kami dorong pemerintah agar capaian-capaian ini tidak berhenti di seratus hari kerja saja. Ini momentum untuk memperluas pelayanan yang lebih merata dan responsif,” tutup Febrianto.