Rumah hancur, janji Pemerintah ikut terkubur

PANTAU24.COM – Bencana erupsi Gunung Api Ruang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) meninggalkan pilu, bagi warga di Pulau Tagulandang. Meski terjadi di Pulau Ruang namun dampaknya cukup menghancurkan tempat tinggal, bangunan sekolah dan psikologi warga di Tagulandang. 

Pada 17 April 2025 pekan lalu, bencana ini genap berusia setahun. Namun bantuan stimulan perbaikan rumah yang dijanjikan pemerintah bak janji manis, sebab tak kunjung diterima warga. Padahal belum lama ini, Pemerintah Indonesia justru mengirim bantuan kemanusiaan korban gempa ke Myanmar, tidak lama setelah peristiwa terjadi. 

Pada wawancara PANTAU24.com sebelumnya, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sitaro, Joickson Sagune meyakinkan bahwa Pemerintah telah menyiapkan dua tahap pembayaran bantuan stimulan rumah. Untuk tahap pertama akan disalurkan bagi 2.066 unit rumah dan tahap kedua untuk 126 unit rumah. 

“Bagi warga yang rumahnya rusak dengan klasifikasi Sedang akan diberikan bantuan sebesar Rp30 juta, sementara bagi yang rumahnya rusak ringan, bantuan yang diberikan adalah sebesar Rp15 juta,” kata Sagune pada Januari 2025.

Beberapa hari setelah pernyataan Sagune tersebut, Pemerintah Daerah Sitaro melakukan kunjungan kerja ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta. Tujuan utamanya adalah bernegosiasi mempercepat pencairan dana bantuan yang saat ini masih dibekukan di salah satu bank, dengan alasan tahun lalu adalah momen Pilkada sehingga bantuan ditangguhkan. Namun hingga kini hasil kunjungan kerja tersebut tak ada kabar perkembangannya.

Dalam wawancara sejumlah media terhadap Sekertaris Daerah (Sekda) Sitaro, Denny D. Kondoj pada Kamis (17/4/2025), Sekda justru menyampaikan bahwa bantuan yang menjadi wewenang Pemerintah Sitaro sepenuhnya telah disalurkan kepada masyarakat. Sementara untuk bantuan stimulan rumah rusak sedang dan ringan yang menjadi wewenang pemerintah pusat masih terkendala birokrasi. 

Pemerintah Daerah, kata Kondoj, sejak tahun lalu berupaya mengirimkan surat kepada BNPB terkait dengan bantuan rumah rusak sedang dan rusak ringan.

“Kalau tidak salah bulan September atau Oktober (2024) turun edaran dari Kemendagri, dalam rangka Pilkada semua bantuan apapun ditangguhkan dan ini berdampak pada bantuan bagi korban bencana di Tagulandang,” jelasnya. 

Usai Pilkada, Pemerintah Daerah kembali menyurat agar dana blokir bisa dibuka untuk segera disalurkan. Namun dana yang sangat dibutuhkan masyarakat terdampak tersebut juga tak kunjung cair, dengan alasan ada pendataan dan verifikasi kembali dari BNPB. 

“Sehingga yang tadinya jumlah rumah rusak sedang dan ringan yang berjumlah 2.066 berkurang 73 rumah dan dana yang tadinya Rp3,7 miliar lebih berkurang menjadi Rp3,4 miliar lebih,” jelas Kondoj.

Meski demikian, Sekda Sitaro kembali menjamin soal bantuan tersebut, karena BNPB meminta Bupati dan Wakil Bupati datang kembali untuk membahas bantuan tersebut. 

“Makanya pekan depan setelah Paskah, Bupati dan Wakil Bupati mungkin didampingi Kepala Pelaksana BPBD akan mendatangi pihak BNPB untuk meminta buka blokir. Mudah-mudahan ini yang terakhir kali sehingga dana itu bisa di cairkan,” tambah Kondoj. 

Ia juga menjelaskan, bagi masyarakat yang sudah memperbaiki rumah mereka yang rusak nantinya akan dilakukan penggantian melalui bantuan stimulan tersebut. Namun teknisnya akan berbeda.

“Bagi yang belum memperbaiki akan disalurkan bertahap, sedangkan bagi yang sudah memperbaiki mandiri, kami akan memberikan anggaran sesuai dengan dana yang sudah di keluarkan,” jelasnya.

Sementara untuk rumah rusak yang tidak masuk kategori, akan diberikan bantuan material seng. 

Saiful Bachri, yang tinggal di Kelurahan Balehumara, Kecamatan Tagulandang mengutarakan kekecewaannya. Ia korban terdampak salah satu bencana gunung api terbesar di Indonesia ini. Kondisi rumah miliknya sangat memprihatinkan, tidak bisa ditinggali dan kini hanya tinggal di rumah kerabat.

“Sangat kecewa. Semestinya sejak awal bencana erupsi kami sudah melakukan renovasi sedikit demi sedikit,” kata Saiful, Rabu (16/4/2025). 

Jika memiliki dana yang cukup, ia bermaksud untuk segera memperbaiki rumah, namun kondisi ekonominya saat ini mengurungkan niatnya.

“Saat ini kami hidup pas-pasan. Bagaimana mungkin kami bisa melakukan memperbaiki rumah. Terpaksa setahun kami sekeluarga mengungsi di rumah kerabat dulu.” ucapnya. 

Dia bersama warga lainnya kini hanya bisa berharap untuk segera mendapati rumah baru atau memperbaiki rumah mereka yang rusak, seperti janji Pemerintah. Jangan sampai terkubur bersama rumah mereka yang hancur karena bencana.