Connect with us

Bitung

Petahana Hengky Honandar Tidak Tahu Data UMKM di Bitung, Faktanya ada 6000an Yang Aktif dan Terverifikasi

Published

on

Debat Paslon Pilkada Bitung. Foto lain: Sekretaris Dinas Koperasi Bitung, Jemmy Gerung

BITUNG, PANTAU24.COM–Data UMKM di Kota Bitung menjadi perbincangan hangat di media sosial (Medsos).

Hal tersebut ramai karena pernyataan calon Wali Kota Bitung, nomor urut 1, Geraldi Mantiri mengatakan jika di Kota Bitung ada 6000an UMKM aktif sampai saat ini dari 32.000 UMKM yang tercatat di Dinas Koperasi Kota Bitung.

Hal tersebut menuai kontroversi. Padahal apa yang disampaikan Geraldi memang berdasarkan data dan fakta yang ada. Anehnya, kubu lawan paslon Geraldi-Erwin yakni, paslon Hengky-Randito menggoreng sedemikian rupa sehingga apa yang disampaikan Geraldi saat debat soal UMKM seakan-akan keliru.

Dalam debat itu Geraldi menjawab soal data UMKM yang saat itu calon Wali Kota Bitung, nomor urut 2, Hengky Honandar selaku petahana yakni, Wakil Wali Kota Bitung mengaku tidak mengetahui soal data UMKM.

Fakta menarik dan bermanfaat

Padahal dibeberapa kesempatan, Hengky Honandar selaku orang nomor 2 di Kota Bitung ikut terlibat dalam kegiatan UMKM yang digelar Pemkot Bitung. Tapi mirisnya saat debat, Hengky malah menjawab tidak tahu soal data UMKM.

Menurut Sekretaris Dinas Koperasi Kota Bitung Jemmy Gerung data UMKM yang ada di Dinas Koperasi memang 32.000. Namun kata dia data itu diambil tahun 2021 awal karena Program BPUM.

“Data tersebut benar, namun keabsahan data tersebut diragukan karena pendaftaran UMKM waktu itu hanya lewat pemasukan KTP ke Dinas Koperasi tanpa melakukan verifikasi ke lokasi UMKM atas desakan Kementerian Koperasi karena di tahun tersebut ada pembagian dana sebesar 1,2 Juta per UMKM yang diserahkan oleh Presiden Jokowi karena covid,” jelas Jemmy sambil menambahkan kalau data tersebut masih digunakan sampai tahun 2023.

Lanjut Jemmy, program bantuan itu sendiri namanya adalah BPUM atau Bantuan Pelaku Usaha Mikro  yang merupakan bantuan pemerintah dalam bentuk uang diberikan kepada pelaku usaha mikro bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Hal ini merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan dalam upaya membantu unit usaha mikro merespon dampak pandemi Covid,” jelasnya.

Menurut Jemmy, keraguan atas banyaknya pelaku UMKM Kota Bitung ini membuat Wali Kota Bitung Maurits Mantiri akhirnya membuat program UMKM Ketuk Pintu pada tahun 2022 dengan tujuan memverifikasi UMKM yang ada.

“Akhir tahun 2022 dilakukan pendataan dan verifikasi langsung oleh Tim Dinas Koperasi serta tim yang dibentuk oleh Walikota yang programnya bernama UMKM Ketuk Pintu,” bebernya.

Dari Program itulah sambung Jemmy, hadir data valid sampai dengan 6000an Pelaku UMKM di Bitung.

“Dari Program UMKM Ketuk pintu ini lahir UMKM yang valid dan terverifikasi sampai dengan titik koordinat atau Alamat lengkap pelaku UMKM sampai dengan tempat usaha. Sehingga melahirkan UMKM terverifikasi sampai 6000an pelaku UMKM Kota Bitung yang setiap tahunnya diupgrade,” pungkasnya.