Maurits Mantiri Bangga Jadi Tuan Rumah Festival HAM, Ketua Dewan Pengurus INFID: Banyak Kebijakan Patut Diapresiasi

BITUNG, PANTAU24.COM– Menjadi tuan rumah Festival HAM merupaka kebanggan tersendiri bagi pemerintah dan masyarakat Kota Bitung.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bitung, Maurits Mantiri dalam konferensi pers pembukaan Festival HAM yang digelar di Lapangan Kantor Walikota Bitung, Senin (29/07/2024).

“Kami sangat bangga bisa menjadi tuan rumah pada Festival HAM tahun 2024 ini. Kita berharap Kita Bitung bisa menjadi tuan rumah yang baik dan sukses dalam penyelenggaraan Festival HAM ini,” ucap Maurits

Ketua Dewan Pengurus International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Khairani Arifin menyatakan, dipilihnya Kota Bitung  sebagai tuan rumah Festival HAM telah melalui proses penilaian yang sangat panjang.

“Memilih Kota Bitung sebagai tuan rumah banyak penilaian yang kita lakukan. Termasuk kebijakan yang berpihak pada Hak Asasi Manusia (HAM) dan memperhatikan kelompok-kelompok marjinal yang selama ini diterapkan pemkot Bitung,” katanya.

Khairani mengatakan, pemerintah Kota Bitung patut mendapatkan apresiasi dari kebijakan-kebijakan yang pro rakyat. Misalnya saja menyediakan ruang temu (Ruang Sepakat) antara masyarakat dengan pemerintah.

“Kebijakan ruang temu antara masyarakat dan pemerintah ini adalah yang paling diapresiasi. Dimana masyarakat bisa menyampaikan terkait dengan persoalan-persoalan mereka dan pemerintah memberikan tanggapan serta berusaha menjawab persoalan itu,” tuturnya.

Selain itu Khairani Arifin menjelaskan, masih banyak penilaian yang lain kenapa Kota Bitung dipilih sebagai tempat penyelenggaraan Festival HAM.

“Alasan lain, Kota Bitung banyak membuat inisiasi-inisiasi yang menghargai keberagaman dan juga mendukung praktek-praktek masyarakat yang ingin kemajuan dan pembunuhan hak asasi manusia,” jelasnya.

Bukan hanya itu, soal kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi suatu isu yang kompleks saat ini. Menurut Khairani berkembangnya politik uang harus diantisipasi semua pihak.

“Terutama dalam memberikan pendidikan politik perlu dilakukan oleh masyarakat sipil dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya.

Dia menambahkan, pendidikan politik supaya masyarakat menjadi tau apa yang harus dilakukan dan bagaimana mereka mereka bisa terlibat berpartisipasi secara maksimal dalam proses pemilu.

“Dalam proses demokrasi sangat diperlukan memberikan pendidikan politik kepada semua tatanan masyarakat. Karena belum semua masyarakat mendapatkan informasi yang maksimal terkait dengan penyelenggaraan pemilu,” jelasnya.

Khairani mengakui dalam beberapa Pemilu adanya kelompok-kelompok yang melakukan inisiatif dengan menolak politik uang kadang kebanyakan kalah.

“Kadang-kadang kita ini berbenturan dengan kelompok politik uang. Tapi saya masih berfikir masyarakat kita ini masih mungkin untuk di cerdaskan dan masih bisa untuk punya inisiatif-inisiatif. Sehingga mereka bisa mendukung pemilu yang bersih dan namanya termasuk juga dalam Pilkada nantinya,” pungkasnya.