Connect with us

Bitung

Serap Aspirasi Warga Girian, Habriyanto Achmad Pesan Jaga Kerukunan Beragama

Published

on

BITUNG, PANTAU24.COM–Anggota DPRD Bitung, Habrianto Achmad menggelar reses persidangan pertama tahun kelima tahun sidang 2023-2024 DPRD Kota Bitung, Daerah Pemilihan Kecamatan Madidir-Girian, yang digelar di BPU Kantor Lurah Girian Weru Dua, (05/11/2023).

Dalam sambutannya, HYA sapaan akrab politisi muda ini mengajak agar masyarakat tetap menjaga kerukunan antar umat beragama dan saling menghormati perbedaan.

“Kesempatan mengawali reses ini sayang ingin mengajak seluruh masyarakat agar tetap menjaga kerukunan dan ketertiban bersama. Saling menghormati perbedaan antar umat beragama,” pinta Habriyanto.

Politisi PDI Perjuangan ini juga menekankan saat ini pemerintah sangat memperhatikan dua aspek penting dalam pembangunan. Pertama kata dia, fokus pada pembangunan infrastruktur dan SDM.

“Nah, dalam kegiatan reses ini saya ingin mendengarkan langsung aspirasi masyarakat. Semua keluhan dari masyarakat nantinya akan kita sampaikan pada laporan reses di DPRD Bitung,” katanya.

Fakta menarik dan bermanfaat

Pada kegiatan reses wakil rakyat dua periode itu banyak aspirasi yang disampaikan masyarakat. Diantaranya, soal 1000 titik Wifi, sarana olahraga, fasilitas gedung BPU Kantor Lurah, masalah akses jalan, pembuatan drainase serta penerangan lampu jalan.

“Wifi 1000 titik belum jelas. Saat ini anak-anak butuh itu untuk belajar karena biasa terkendala dengan kuota atau pulsa data.
Berharap kiranya boleh menyampaikan kepada Wali Kota. Karena sangat dibutuhkan,” ujar salah seroang warga.

Selain itu ada juga warga yang mengeluhkan, tempat pekuburan umum yang ada di Girian sering terendam banjir jika hujan. Pun, soal pengawasan orang luar yang masuk ke bitung.

“Pengawasan orang luar masuk.ke Bitung harus didata. Apalagi jika menyangkut keamanan. Pemerintah harus tegas setiap penduduk yang masuk ke Bitung harus memiliki data diri. Karena saat ini kita menemukan semakin bertambah jumlah orang luar di Bitung.  Pemerintah setiap kelurahan wajib mengecek,” kata warga.

Bahkan dalam reses itu juga terungkap jika bantuan sosial masih banyak masyarakat yang belum kebagian. Masyarakat meminta pihak pemerintah mendata penerima bantuan harus benar-benar yang membutuhkan.

Hadir dalam reses itu, Sekretaris DPRD Bitung, Pejabata Dnas PUTR, Disnaker dan Dinsos.