Prabowo, Ganjar Pertimbangkan Akhiri Monopoli PLN

  • Share

Dua dari tiga calon presiden, yaitu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan mantan gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo, sedang mempertimbangkan upaya mengakhiri monopoli PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai bagian dari upaya mempercepat transisi ke energi yang lebih ramah lingkungan.

Dalam penjelasan tim mereka kepada kantor berita Reuters, Prabowo dan Ganjar, yang bersaing ketat dalam survei baru-baru ini, ingin mengakhiri monopoli PLN agar para produsen energi terbarukan dapat menjual langsung ke pelanggan.

Ini bukanlah tugas yang mudah mengingat Indonesia tidak memiliki peraturan yang diperlukan untuk menentukan biaya yang harus dibayarkan oleh produsen listrik independen kepada PLN dan cakupan layanan yang dapat ditawarkan PLN kepada mereka.

Aktivis lingkungan hidup menggelar aksi teatrikal untuk memprotes kebijakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) terhadap batu bara di Jakarta pada 26 Oktober 2023. (Foto: BAY ISMOYO/AFP)

Geografi kepulauan yang luas juga menyebabkan jaringan listrik di pulau-pulau besar tidak saling terhubung, sehingga mempersulit pembagian listrik secara nasional.

Fakta menarik dan bermanfaat

Mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan, yang tertinggal dalam jajak pendapat, menyerukan peningkatan kepemimpinan dalam sektor tenaga listrik. Namun belum mengusulkan penghentian monopoli PLN.

Pembicaraan sebelumnya mengenai pembukaan sektor ini terhadap kompetisi mendapat penolakan karena adanya prospek bahwa tarif yang sekarang ditetapkan oleh pemerintah dapat berfluktuasi sesuai dengan kekuatan pasar. Para pendukungnya berpendapat bahwa pembukaan sektor ini akan mempercepat penerapan energi terbarukan, karena produsen listrik independen akan diberi insentif untuk menawarkan energi ramah lingkungan kepada perusahaan-perusahaan yang berkomitmen pada netralitas karbon.

Para pekerja Perusahaan Listrik Negara sedang melakukan pemeliharaan pembangkit listrik di Jakarta, 30 Agustus 2010. (Foto: Ilustrasi/Reuters)

Para pekerja Perusahaan Listrik Negara sedang melakukan pemeliharaan pembangkit listrik di Jakarta, 30 Agustus 2010. (Foto: Ilustrasi/Reuters)

PLN merupakan satu-satunya penjual bagi sebagian besar pelanggan, mengelola pembangkit listrik dan juga membeli dari produsen independen, dengan lebih dari separuh pasokannya berasal dari batu bara dan 12% dari energi terbarukan. PLN tidak menanggapi permintaan komentar. Dikatakan, pihaknya berencana mengembangkan kapasitas terbarukan 31,6 GW dari 2024 hingga 2033.

Agam Subarkah, CEO perusahaan konsultan Cendekia Iklim Indonesia, mengatakan bahwa mendorong reformasi semacam itu memerlukan tekad. “Para capres ini harus tetap fokus pada tujuan kebijakan, yaitu mempercepat penerapan energi terbarukan, menawarkan harga yang kompetitif kepada pelanggan dan pengurangan emisi,” ujarnya.

Ganjar, kandidat dari partai yang berkuasa, PDI-P, mengusulkan untuk memfokuskan PLN pada perluasan jaringan listrik dan menghubungkan pulau-pulau, sehingga memungkinkan produsen energi terbarukan untuk “menyalurkan” listrik ke jaringan listrik dan ke pelanggan, kata penasihat kebijakan iklimnya Alexander Sonny Keraf. Keraf, mantan menteri Lingkungan Hidup, mengatakan PLN pernah menyatakan keberatan atas usul sebelumnya untuk melakukan wheeling. Namun jika Ganjar menang, “kami akan memaksanya.”

Wheeling adalah mekanisme yang membolehkan perusahaan swasta atau Independent Power Producers (IPP) untuk membangun pembangkit listrik dan menjual produknya langsung ke pelanggan.

Para ahli yang merancang kebijakan energi untuk mantan komandan pasukan khusus Prabowo juga telah membahas perubahan tersebut, tetapi pemerintah tetap mempertahankan kendali atas tarif, kata Eddy Soeparno, pejabat senior tim kampanye Prabowo.

“Banyak pembeli dan banyak penjual, tapi dalam konteks ketahanan energi, artinya harga jual ke konsumen harus tetap terjangkau,” kata Eddy yang juga Wakil Ketua Komisi Energi DPR.

Penerapan wheeling memerlukan peraturan baru. Agam, dari Cendekia Iklim Indonesia, mengatakan penundaan energi terbarukan bagi perusahaan dapat berarti hilangnya investasi.

“Jika perusahaan-perusahaan ini tidak dapat memperoleh energi terbarukan pada tahun 2025 atau 2030, mereka dapat menempatkan Indonesia sebagai negara yang tidak dapat mengembangkan bisnisnya karena sulitnya mendapatkan energi terbarukan,” katanya. [ab/ka]

Sumber: VOA

  • Share

Leave a Reply

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com