Jokowi Buka Opsi Impor Beras untuk 2024

  • Share

Opsi impor beras disampaikan oleh Jokowi saat meninjau stok cadangan beras pemerintah dan memberikan bantuan sosial di gedung Perum Bulog, di Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (11/9).

Jokowi mengaku, dirinya sudah melakukan penjajakan impor beras dengan sejumlah kepala negara dan pemerintahan. Nantinya, negosiasi mengenai harga dan lainnya akan ditindaklanjuti oleh Bulog.

“Saya sudah bicara dengan PM (Kamboja) Hun Manet, lalu dengan Presiden Bangladesh yang punya stok, dengan PM India Narendra Modi, dengan Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Li Qiang. Stok (beras) kita sudah banyak, tetapi kita tetap masih melihat dimana yang bisa kita beli. Tidak untuk sekarang tapi untuk plan tahun depan juga,” ungkap Jokowi.

Fakta menarik dan bermanfaat

Jokowi menjelaskan, pengadaan beras impor ini dilakukan oleh pemerintah semata-mata untuk memperkuat stok cadangan beras di dalam negeri, dan untuk menekan kenaikan harga di pasaran akibat fenomena El Nino yang juga terjadi di sejumlah negara.

“Ini untuk memastikan bahwa kita memiliki cadangan strategis, stok. Itu harus, untuk menjaga agar tidak terjadi kenaikan (harga) karena memang produksi pasti turun karena El-Nino meskipun saya lihat angkanya juga tidak banyak,” jelasnya.

“Apalagi beberapa negara berhenti untuk tidak ekspor beras seperti India yang biasanya ekspornya gede, dihentikan. Sama dulu kaya gandum, Ukraina sama Rusia yang memiliki stok sampai 200 juta ton, berhenti, sehingga harga gandum naik. Wajar, tetapi yang paling penting manajemen, tata kelola, kita dalam menghadapi itu semua,” tambahnya.

Lebih jauh, Jokowi memastikan cadangan beras pemerintah (CBP) sampai akhir tahun cukup aman yakni mencapai dua juta ton. Menurutnya, saat ini yang tersedia di gudang bulog mencapai 1,6 juta ton, sedangkan sisanya 400 ribu ton sedang dalam perjalanan dan paling lambat akan sampai ke tanah air pada November mendatang. Dari jumlah 400 ribu ton tersebut, 250 ribu ton diantaranya diimpor dari Kamboja.

Presiden Jokowi memberikan bantuan beras kepada masyarakat yang membutuhkan berupa 10 kg per Kepala keluarga yang akan dibagikan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat. (Biro Setpres)

Selain itu, pemerintah kata Jokowi juga akan menyalurkan bantuan pangan beras sebanyak 210 ribu ton kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM), selama tiga bulan berturut-turut mulai September hingga November. Masing-masing KPM akan mendapatkan 10 kilogram (kg) dalam tiga kali penyaluran.

Apakah Impor Beras Diperlukan?

Ketua Umum Gerakan Petani Nusantara (GPN), Suryo Wiyono mengatakan, dengan fenomena El Nino atau musim kemarau yang lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya, impor beras merupakan satu pilihan yang bijak. Ia sendiri sudah melihat bahwa rata-rata penurunan produksi padi di tanah air sudah mencapai tujuh persen.

“Memang kemarau panjang tahun ini sedang terjadi, sehingga banyak tanaman kekurangan air dan secara keseluruhan produksi turun. Jadi kalau dalam situasi seperti ini, mau tidak mau, impor itu sesuatu yang perlu dilakukan,” kata Suryo.

Pembicaraan dengan sejumlah Kepala negara dan Kepala pemerintahan sudah dilakukan oleh Jokowi terkait pengadaan impor beras tahun depan. (Biro Setpres)

Pembicaraan dengan sejumlah Kepala negara dan Kepala pemerintahan sudah dilakukan oleh Jokowi terkait pengadaan impor beras tahun depan. (Biro Setpres)

Meski begitu, dampak El Nino tersebut sebenarnya bisa diminimalisir sehingga penurunan produksi padi tidak akan terlalu anjlok, apalagi musim kemarau ini merupakan sesuatu yang bisa diprediksi oleh BMKG.

Suryo memaparkan, peningkatan literasi perubahan iklim seperti kekeringan dan banjir kepada para petani sangat penting. Dengan begitu, katanya petani bisa mengetahui jenis varietas padi mana saja yang cocok untuk ditanam di musim kemarau panjang. Teknologi yang digunakan pun tidak kalah penting agar hasil panen yang diperoleh kelak bisa maksimal.

“Literasi petani terhadap iklim. Petani itu sangat perlu pendidikan yang sejati. karena ujungnya pertanian ini manusia. Lalu bagaimana teknologi (yang digunakan) dan antisipasi diterapkan. Kelembagaan di pemerintah, dan kebijakan yang mendukung itu juga perlu, sehingga akan sangat kecil dampaknya,” tambahnya. [gi/ab]

Sumber: VOA

  • Share

Leave a Reply

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com