Connect with us

Editor's Pick

AJI Manado Kecam Aksi Polres Tomohon yang Jemput Wartawan Karena Pemberitaan

Wartawan dilindingi oleh Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers saat melakukan kerja jurnalistik.

Published

on

MANADO, PANTAU24.COM-Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado mengecam tindakan polisi yang bertugas di Polres Tomohon, yang melakukan penjemputan terhadap Julius Laatung, wartawan media cetak Manado Pos di rumahnya, Sabtu 29 Oktober 2022.

Polisi menjemput Julius setelah ia menulis berita terkait maraknya judi toto telap (togel) di wilayah hukum Polres Tomohon. Julius dijemput di hadapan istri dan anaknya.

AJI Manado menilai aksi polisi yang bertugas di Polres Tomohon tersebut mencoreng memorandum of understanding (MoU) antara Dewan Pers dan Polri yang memiliki lingkup terkait perlindungan kemerdekaan pers.

Baca Pula:  Vonis Diananta Mengancam Fungsi Kontrol Sosial Pers

“Segala tindakan yang mengancam kebebasan pers harus dikecam,” kata Ketua AJI Manado, Fransiskus Marcelino Talokon, Minggu, 30 Oktober 2022.

Menurut Fransiskus, aksi polisi yang menjemput wartawan dengan dalil apapun jika berkaitan dengan berita adalah hal yang tidak bisa dibenarkan.

Fakta menarik dan bermanfaat

Apalagi menurut Fransiskus, alih-alih menggunakan hak jawab terkait dengan berita itu, pihak Polres Tomohon malah langsung memanggil paksa wartawan yang menulis berita.

“Kalau karena berita atau karya jurnalistik maka yang dipanggil adalah pemimpin redaksi bukan reporternya. Kalau berita itu merugikan polisi, ya gunakan hak jawab sesuai Undang-undang Pers,” kata Fransiskus.

Baca Pula:  Tim Advokasi Kebebasan Digital: Pemblokiran Platfrom oleh Kominfo Tanpa Pemberitahuan ke Pengguna

“Jika polisi memanggil wartawan karena yang bersangkutan terlibat judi atau pidana, maka itu di luar Undang-undang Pers,” ujarnya lagi.

Fransiskus menjelaskan bahwa dalam kerja jurnalistik, wartawan dilindungi oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Jika ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan terhadap pemberitaan sebuah media, bisa mengajukan hak jawab atau hak koreksi langsung ke redaksi media yang bersangkutan.

“Pengaduan juga bisa diajukan ke Dewan Pers, di mana panduannya bisa dilihat melalui tautan: https://dewanpers.or.id/datapengaduan/prosedur,” jelas Fransiskus kembali.