Connect with us

ADVERTORIAL

Satukan Persepsi Penggunaan Dandes, DPRD Bolsel Audiens Dengan Kemendes PDTT

Published

on

BOLSEL, PANTAU24.com-DPRD Bolsel audiens dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia (Kemendes PDTT RI). Pertemuan yang berlangsung di Kantor kemendes PDTT, Rabu, 3 November 2021, membahas program prioritas dana desa (Dandes) tahun anggaran (TA) 2022.

Kedatangan rombongan para wakil rakyat yang dipimpin Ketua DPRD Arifin Olii, disambut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendes PDTT Taufik Madjid, didampingi Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Sugito.

DPRD Bolsel audiens dengan Kemendes PDTT RI guna membahas program prioritas Dandes tahun anggaran 2022.

“Kita satukan presepsi dalam pengelolaan Dandes,” kata Arifin.

Baca Pula:  Pansus LKPJ DPRD Bolsel Lakukan Evaluasi Terhadap OPD

Hal itu katanya, untuk menghindari kesalahan kedepanya. “Selain itu, Dandes bisa tepat sasaran hingga berdampak pada peningkatan ekonomi Rakyat,” kata Arifin.

Hal serupa disampaikan Ketua Komisi I DPRD Bolsel Fadli Tuliabu. “Kami kawal apa yang menjadi program prioritas Dandes. Intinya, kami bekerja sesuai amanat undang-undang,” kata Fadli

Fakta menarik dan bermanfaat
DPRD Bolsel audiens dengan Kemendes PDTT RI guna membahas program prioritas Dandes tahun anggaran 2022.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT Taufik Madjid mengatakan, penggunaan Dandes tahun anggaran 2022, diprioritaskan pada Tiga hal. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional mitigasi dan penanganan bencana alam maupun non-alam.

Baca Pula:  DPRD Bolsel Tetapkan 2 Ranperda Lewat Paripurna

Hal tersebut katanya, sesuai dengan Peraturan Menteri Desa (Permendes) Nomor 7 tahun 2021, yang menjadi dasar bagi 74.961 desa dalam menyusun rencana kerja dan APBDes tahun 2022. “Pemanfaatan Dandes masih digunakan untuk pertumbuhan ekonomi dan Bantuan Langsung Tunai.

DPRD Bolsel audiens dengan Kemendes PDTT RI guna membahas program prioritas Dandes tahun anggaran 2022.

Itu dulu urusan wajibnya, yang sunah nanti. Wajibnya dulu yang penting, termasuk padat karya tunai desa,” ujarnha.
Hadir dalam pertemuan ini, Wakil Ketua DPRD Hartina Badu, Ketua Komisi I Fadli Tualibu, Ketua Komisi II Zulkarnain Kamaru, Ketua Komisi III Abdul Razak Bunsal.(Advertorial)