Instruksi Bupati: ASN hingga Sangadi dan Perangkat Desa di Bolmong Wajib Vaksin dan Rapid Tes Antigen

  • Share
Pelaksanaan Swab test di Kantor Kecamatan Lolayan, Jumat 9 April 2021
Salah satu Sangadi (Kepala Desa) di Bolmong saat menjalani swab tes antigen di Puskesmas Tungoi, Kecamatan Lolayan. (Foto: pantau24.com)

BOLMONG, PANTAU24.COM-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong) terus menggenjot capaian vaksinasi Covid-19. Tak hanya itu, Bupati Bolmong, Yasti Soepredjo Mokoagow juga menegaskan kepada Dinas Kesehatan Bolmong untuk meningkatkan upaya 3T yakni, tracking (pelacakan), tracing (penelusuran) dan terutama testing (pengujian).

“Kita punya banyak stok peralatan untuk swab tes antigen. Kalaupun kurang maka kita akan tambah lagi. Yang penting adalah kesadaran masyarakat untuk melakukan periksaan agar bisa ditangani lebih cepat, sehingga upaya memutus mata rantai penularan Covid-19 bisa dimaksimalkan,” kata Yasti.

Sebagai bentuk keseriusan Pemkab Bolmong, Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow mengeluarkan instruksi Nomor: 400/02/SETDAKAB/156/IX/2021 tentang pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dan rapid tes antigen secara massal bagi PNS, Honorer / THL, Sangadi dan perangkat desa.

Sedikitnya terdapat 7 poin penting yang termuat dalam instruksi tersebut. Antara lain, segera melaksanakan vaksinasi Covid-19 dan rapid tes antigen secara massal bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS), tenaga honorer / tenaga harian lepas (THL), Sangadi dan perangkat desa yang dilaksanakan mulai tanggal 15 September 2021.

Baca Pula:  Update corona di Indonesia 25 Juli: 97.286 kasus konfirmasi, 55.354 yang sembuh

Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS), tenaga honorer / tenaga harian lepas (THL), Sangadi dan perangkat desa yang sudah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 wajib mengikuti vaksinasi Covid-19.

Fakta menarik dan bermanfaat

Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS), tenaga honorer / tenaga harian lepas (THL), Sangadi dan perangkat desa wajib mengikuti rapid tes antigen sesuai jadwal yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan.

Dalam hal pada perangkat daerah masih terdapat PNS atau tenaga honorer / THL yang tidak mengikuti vaksinasi dan rapid antigen dikenakan sanksi administrasi berupa;

a. Penundaan pembayaran gaji dan tambahan penghasilan PNS; dan
b. Penundaan pembayaran honorarium bagi tenaga honorer dan THL

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) menunda layanan bagi perangkat daerah terkait pembayaran:

a. Gaji dan Tambahan Penghasilan untuk PNS; dan
b. Honorarum bagi tenaga honorer/THL yang tidak melampirkan kartu vaksinasi (minimal dosis pertama) dan melampirkan surat rapid tes antigen yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan

Dalam hal pada suatu desa masih terdapat Sangadi atau perangkat desa yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 dan tidak mengikuti rapid tes antigen sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua dan diktum ketiga, dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan penerbitan rekomendasi yang berhubungan dengan penghasilan tetap (siltap) dan penghasilan sangadi dan perangkat desa pada desa yang bersangkutan.

Baca Pula:  Corona Varian Delta Terkonfirmasi Masuk Sulut, Ditemukan 8 Spesimen

Kepala Dinas PMD menunda penerbitan rekomendasi yang berhubungan dengan penghasilan tetap (siltap) dan tunjangan sangadi dan perangkat desa pada desa yang sangadi dan perangkat desa belum semuanya mengikuti vaksinasi minimal dosis pertama dan tidak mengikuti rapid tes antigen yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan. Vaksinasi dan rapid tes antigen tersebut dibuktikan dengan kartu vaksin dan surat rapid antigen.

Sekadar informasi, berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Sulawesi Utara, progres vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) tercatat paling rendah di Sulawesi Utara (Sulut). Data yang dirilis satuan tugas penanganan Covid-19 Provinsi Sulut, per tanggal 19 September 2021, capaian vaksin dosis pertama di Bolmong baru 15,31 persen.



  • Share

Leave a Reply

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com