Tim Pembela Ulama dan Aktivis Gugat Jokowi ke PN Jakpus

Presiden Jokowi. (Foto: Biro Pers)

PANTAU24.COM– Sekelompok orang yang mengatasnamakan TimPembela Ulama dan Aktivis (TPUA) melayangkan gugatan kepada Presiden Joko Widodo lewat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat 30 April 2021.

Gugatan itu termuat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam nomor perkara 266/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst dengan nama penggugat Muhidin Jalin dan tergugat Presiden Jokowi selaku Kepala Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

“Iya benar, ada saya ajukan dengan teman-teman dari TPUA,” kata Muhidin dikutip CNNIndonesia.com, Jumat (30/4).

Salah satu penggugat juga terdapat nama pengacara Eggi Sudjana.

Merujuk pada situs SIPP, status perkara disebutkan masih sebagai pendaftaran. Kemudian, petitum dalam perkara itu ialah menuntut tergugat untuk menyatakan secara terbuka di publik pengunduran dirinya selaku Presiden RI.

Baca Pula:  Update 5 April: Covid-19 Indonesia Bertambah 183 Kasus, Total 2.273 Kasus

Kemudian Muhidin meminta agar pengadilan mengabulkan seluruh gugatan dan menyatakan bahwa Jokowi telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Fakta menarik dan bermanfaat

Saat dihubungi, Muhidin mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum yang diajukan terhadap Presiden Jokowi disebabkan oleh terjadinya sejumlah persoalan di negara Indonesia.

Misalnya, kata dia, penegakan hukum dan perekonomian yang dinilai carut-marut. Lalu sejumlah pembohongan publik hingga melahirkan regulasi nasional yang dinilai tidak patut atau tidak layak hingga membuat gaduh.

Baca Pula:  Rayakan Idul Fitri Dengan Produk Berkualitas dari Ace Melalui Program Hangatnya kebersamaan”

Namun demikian, dia tidak membeberkan secara rinci mengenai kasus spesifik yang dilakukan oleh Jokowi sehingga membuatnya harus digugat.

“TPUA yang menjadi kuasa hukum penggugat DPR RI dan Presiden Joko Widodo menunggu panggilan sidang,” ucap dia menambahkan.

Selain Jokowi, TPUA juga menggugat DPR RI dan teregister dengan nomor perkara 265/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tertanggal 30 April. Mereka menilai bahwa DPR turut menyebabkan sejumlah persoalan di bangsa ini.

Juru bicara Presiden Jokowi, Fadjroel Rachman tak membalas permintaan konfirmasi melalui pesan instan terkait laporan ke PN Jakpus ini.(*)

|Sumber: CNNIndonesia.com

Leave a Reply

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com