Tahukah Anda Berapa Banyak Paku yang Dipakai pada Pilkada Sulut untuk Wilayah Bolmong?

PANTAU24.COM-Ini mungkin hanya urusan paku. Tapi tahukan anda, berapa kisaran jumlah paku yang disediakan KPU Bolaang Mongondow (Bolmong) yang digunakan untuk mencoblos pada Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Suawesi Utara (Sulut) Rabu 9 Desember 2020, khusus untuk wilayah Bolmong.

Setiap orang yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang datang mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada pasti menjumpai barang satu ini.

Pasalnya, paku merupakan salah satu logistik resmi yang harus dipakai untuk melubangi kertas suara agar dianggap sah tercoblos.

Waktu pencoblosan memang sudah berakhir. Saat ini penyelenggara di masing-masing TPS sementara melakukan penghitungan. Sembari kita menanti hasil akhir rekapitulasi penghitungan suara resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Tapi adakah yang tahu, atau sekadar membayangkan berapa banyak jumlah paku yang dipakai oleh KPU khususnya di Kabupaten Bolmong? Pantau24.com mencoba menghitung untuk anda.

Dari data KPU Bolmong, jumlah seluruh TPS di Bolmong pada pilkada serentak Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut tahun 2020 sebanyak 514 TPS. Setiap TPS rata-rata memiliki 4 bilik suara. Dan di setiap bilik suara terdapat satu ujung paku.

Jika berdasarkan data di atas, maka total kebutuhan paku yang dibutuhkan pada waktu pencoblosan adalah sejumlah 2.056 ujung.

Lantas berapakah uang yang dibelanjakan untuk membeli paku sebanyak itu?

Dari data webkuli.com, untuk paku berukuran 10 cm yang dipakai di bilik suara, setiap kilogramnya rata-rata ada sebanyak 75 ujung.

Jadi berat total dari paku yang dipakai di seluruh bilik suara pada Pilkada serentak di Bolmong tahun 2020 sekitar 27 kilogram.

Harga paku 10 cm per Desember 2020 yang dikutip dari sejasa.com adalah Rp 17.000 per kilogram. Jika dikali dengan 27 kilogram, maka dana yang harus dibelanjakan untuk keperluan paku di bilik suara sebesar Rp. 459.000.

Harga tersebut belum termasuk harga keuntungan perusahaan yang memenangi tender pengadaan logistik, harga perusahaan konsultan dan ongkos-ongkos lainnya yang biasanya menyertai setiap tender proyek di pemerintahan.

Di dunia hanya tinggal Indonesia dan Kamboja yang menggunakan paku untuk mencoblos. Sebenarnya pada Pemilu 2004, Indonesia sudah tidak menggunakan paku, tapi pakai sistem mencontreng.

Namun karena tingkat suara tidak sah melonjak tinggi, maka Indonesia kemudian kembali pada metode mencoblos dengan paku.

Banyak pihak menganggap metode Pemilu dengan menggunakan paku sudah sangat ketinggalan. Bahkan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla menilai ini adalah cara yang kurang beradab.

Tapi begitulah kita, masih saja nyaman dengan cara manual, padahal dunia semakin dipermudah dengan teknologi digital.