Bolmong Raya
Pemkab Bolmong Mulai Terapkan Sistem SP2D Online
Sistem SP2D online ini akan memperpendek proses penerbitan SP2D, sehingga pengurusan berkas di bidang perbendaharaan bisa cepat dilaksanakan

BOLMONG, PANTAU24.COM-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan, khususnya terkait bidang perbendaharaan. Setelah menjadi daerah kedua yang menerapkan sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) versi terbaru, kini BKD Bolmong juga tengah menggagas kerjasama dengan Bank Negara Indonesia (BNI) untuk penerapan surat perintah pencairan dana (SP2D) dengan sistem online.
“Untuk SIMDA versi terbaru, kita sudah siap pakai dan siap untuk dijalankan. Tetapi, hari ini (kemarin, red) kami masih menunggu proses penerapan SP2D online yang sistem-nya dibuat oleh pihak BNI. Insyaallah segera tuntas dan kedua sistem ini sudah bisa dijalankan,” kata Sekretaris BKD Bolmong Fanny Irawan Popitod, Kamis 6 agustus 2020.
Menurut Fanny, penggunaan SIMDA versi terbaru sangat membantu pemerintah dalam pelayanan bidang perbendaharaan. Sementara lanjut dia, untuk sistem SP2D online ini juga akan memperpendek proses penerbitan SP2D, sehingga pengurusan berkas di bidang perbendaharaan bisa cepat dilaksanakan.
“SP2D online ini, semacam Kasda Online, tetapi sudah tidak lagi ada berkas manual. Kan setelah SP2D dicetak, lalu pihak Bank akan memindah-bukukan secara manual ke dalam system mereka. Kalau SP2D online ini, nantinya ketika SP2D diterbitkan maka secara otomatis pihak Bank akan melakukan pemindahbukuan. SP2D-nya tidak lagi dalam bentuk kertas, dan diantar ke Bank melainkan lewat system semuanya,” jelas Fanny.
Dengan adanya penerapan sistem terbaru, baik Simda maupun SP2D online ini, Fanny menyebut bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya bendahara harus menyesuaikan. Poin paling penting yang harus diketahui oleh bendahara yakni kejelasan dari rekening yang akan diterbitkan SP2D.
“Kami telah meminta para bendahara agar dapat menyesuaikan dengan dua sistem baru ini. Nantinya, jika ada proses pencairan dana, para bendahara memintakan minimal rekening koran agar data yang akan termuat dalam SP2D tidak salah, atau gagal transaksi,” pungkasnya.

You must be logged in to post a comment Login