Birokrasi Pusat berbelit, warga Tagulandang Sitaro tanggung derita

PANTAU24.COM – Jalan berliku harus dilalui Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) untuk memperoleh persetujuan pencairan dana bantuan stimulan perbaikan rumah bagi warga terdampak erupsi Gunung Ruang. Dari total 1.993 kepala keluarga (KK) yang diajukan, baru 951 KK yang disetujui akan segera menerima bantuan. Itupun setelah menunggu selama setahun. Sisanya, Pemkab Sitaro minta masyarakat untuk bersabar lagi.

Dari catatan PANTAU24.com, proses pengajuan bantuan dana stimulan rumah ini sudah berpolemik sejak proses pendataan tahun lalu saat tim enumerator dan tim teknis mulai melakukan pendataan. Pemerintah Pusat menjanjikan bantuan sebesar Rp30 juta untuk rumah dengan klasifikasi rusak sedang dan Rp15 juta untuk rumah rusak ringan.

Awalnya, Pemkab Sitaro membawa data hasil validasi lapangan ke BNPB sejumlah 2.232 KK terdampak. Namun setelah divalidasi ulang oleh Inspektorat BNPB, termasuk mencocokkan Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga dengan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, angka itu menyusut menjadi 2.066 KK, yang dianggap layak menerima bantuan. Data tersebut disetujui pada Oktober 2024, dengan alokasi dana sebesar Rp35 miliar.

Namun, jalan panjang kembali dihadapi pada November 2024. Tim Inspektorat BNPB menyampaikan bahwa akan dilakukan validasi ulang terhadap 2.066 rumah yang sebelumnya telah disetujui.

“Ketika sudah rapat bersama Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi di BNPB, ternyata harus diverifikasi ulang lagi, karena Sitaro menjadi daerah penerima bantuan terbesar kedua. Kalau tidak salah setelah Pasir Panjang,” kata Kepala Pelaksana BPBD Sitaro, Joickson Sagune, Rabu (14/52025).

Tim dari BNPB kemudian turun melakukan validasi ulang pada November 2024 di Tagulandan. Sebanyak 50 rumah dijadikan sampel. Dari validasi itu sebanyak 23 rumah harus dikeluarkan dari data karena kerusakannya dianggap tidak sesuai dengan klasifikasi dari BNPB.

Informasi yang diterima PANTAU24.com menyebutkan bahwa validasi tersebut menyebabkan sekitar 46 persen dari angka 2.066 rumah harus direvisi. Beruntung, Pemerintah Sitaro melakukan upaya intensif, sehingga jumlah rumah yang dikurangi tidak terlalu jauh. Akhirnya, jumlah yang disetujui menjadi 1.993 KK yang akan menerima dana stimulan.

Pada awal Mei 2025, angin segar datang. Dana bantuan stimulan rumah yang semestinya cair di 2024 akhirnya bisa dicairkan. Proses ini tak lepas dari strategi politik Bupati Sitaro, Chyntia Ingrid Kalangit, dan Wakil Bupati Heronimus Makainas melalui lobi-lobi intensif. Sebelumnya, dana ini dibekukan di rekening Bank Mandiri karena bertepatan dengan masa Pemilihan Kepala Daerah. Bantuan ditahan karena kekhawatiran penggunaan anggaran di tahun politik.

Pada 6 Mei 2025, Pemkab Sitaro menerima dua surat dari BNPB. Berdasarkan surat tersebut, Wakil Bupati Heronimus Makainas diutus ke Jakarta untuk menemui BNPB. Ini merupakan kunjungan perdana Makainas ke BNPB dalam kapasitasnya sebagai Wakil Bupati. Ia datang dengan restu Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus Komaling, yang turut andil dalam memperjuangkan pencairan dana tersebut.

Makainas juga datang bersama sejumlah pejabat, termasuk Kepala BPBD Sitaro, Joickson Sagune. Ia turut membawa identitas politiknya sebagai Ketua Partai Gerindra Sitaro, partai yang juga mendukung Gubernur Yulius Selvanus. Hasilnya kurang dari dua pekan setelah itu, dana pun mulai akan dicairkan.

Namun, kabar baik tersebut disertai kekhawatiran. Dari 1.993 KK yang lolos validasi terakhir, baru 951 KK yang akan menerima pencairan dana.

“Dalam lampiran ada 1.993 nama. Mulai dari nomor urut 1 hingga nomor urut 1000 saat ini sudah dibuka blokir. Ada 26 KK yang belum tervalidasi juga sudah kami kirim lengkap laporannya, sehingga diharapkan bersama dengan 993 lainnya bisa segera dicairkan. Informasinya pekan depan, tahap dua akan ikut dicairkan. Sehingga ada 1.993 warga bisa menerima bantuan stimulan rumah,” kata Sagune saat ditemui di ruang kerjanya.

Dari informasi yang dihimpu, saat ini sekitar 400-an rekening warga di Pulau Tagulandang sudah dibuka sebagai penerima bantuan dana stimulan. Namun sistem pencairannya tidak langsung. Setelah membuka rekening, warga harus mengajukan permohonan ke Pemerintah Daerah melalui BPBD Sitaro. Selanjutnya, BPBD akan mencarikan pihak ketiga untuk membangun rumah.

“Teknisnya begitu dari pusat, karena pemerintah khawatir ada bantuan yang nantinya kurang tepat sasaran seperti di beberapa wilayah di Indonesia. Bukan justru untuk memperbaiki rumah, tapi untuk hal lain. Itu yang dihindari,” ucap Sagune.

PANTAU24.com kemudian menanyakan soal nasib rumah yang sudah terlanjur diperbaiki oleh pemiliknya. Mengingat bencana terjadi setahun lalu. Sagune memastikan ada dana pengganti.

“Itu juga nanti sama, mengajukan permohonan dan tim teknis akan memeriksa, termasuk meminta nota pembelian barang, barulah akan diberikan biaya pengganti, namanya,” jelasnya.

BPBD Sitaro juga akan membentuk tim pendamping. Nantinya, di setiap desa dan kelurahan akan ada tiga orang yang bertugas membantu warga dalam mengajukan permohonan perbaikan rumah.

“Tim itu akan bertugas bantu warga. Sementara di pemerintah nanti ada tim teknis yang akan membantu memantau pelaksanaan pembangunan lewat dana stimulan rumah,” jelas Sagune.

Wakil Bupati Sitaro ajak warga pahami situasi

Wakil Bupati Sitaro, Heronimus Makainas mengajak supaya semua masyarakat di Pulau Tagulandang bisa ikut memahami situasi yang berkembang. Bagi Makainas, pencairan dana stimulan merupakan sebuah pertaruhan jabatan. Sebab mereka menjanjkan masalah ini tuntas sebelum 100 hari kerja.

“Itu janji kami bersama Ibu Bupati,” kata Makainas.

Selanjutnya, Makainas mengajak supaya masyarakat bisa ikut dalam proses perbaikan rumah. Pemerintah kata dia tentu punya standar. Oleh sebab itu tidak semua bisa menerima bantuan.

“Proses berlapis merupakan standar dalam aturan. Kita harus mengikutinya dan pemerintah berjanji akan hadir di tengah rakyat, serta menuntaskan apa yang sudah menjadi hak masyarakat,” ucapnya.

Selanjutnya, bagi yang rumahnya tidak masuk klasifikasi kerusakan sesuai standar, pemerintah akan memberikan bantuan lembar seng.

“Ada bantuan seng bagi warga yang tidak masuk klasifikasi,” jelas Makainas.

Tanggapan warga Tagulandang

PANTAU24.com menghubungi Rana Liwutang, warga di Pulau Tagulandang, tepatnya di Kelurahan Bahoi, yang menjadi salah satu daerah paling terdampak lontaran lava pijar erupsi Gunungapi Ruang lalu.

Saat bencana, Rana bersama keluarga memilih keluar dari Pulau Tagulandang. Ia tinggal bersama kerabat selama dua bulan. Ia dan keluarga sempat berharap bantuan akan diterima secepatnya pasca bencana. Namun butuh setahun mendapatkan kabar baik itu.

Rana mengungkapkan telah memperbaiki rumahnya, karena kebutuhan yang mendesak. Setiap kali turun hujan dia mengaku kesulitan, atap rumah mereka bocor. Maka ia mengupayakan sendiri untuk memperbaiki rumah.

“Ada usaha jualan kue di pasar, karena itu kami segera memperbaiki rumah kami,” ungkapnya.

Rana menceritakan bahwa ia kini sedang menyiapkan berkas untuk pembuatan rekening.

“Sangat bersyukur dan berterimah kasih buat pemerintah Ibu Bupati dan Pak Wakil Bupati yang telah berusaha sampai bantuan erupsi gunung ruang berupa uang sudah dibuka blokir dan saat ini kami sudah dalam tahap pengumpulan berkas berupa KK dan KTP. Kami berharap bantuan tersebut segera dicairkan dan sampai kepada kami sebagai penerima bantuan,” harap dia.

Rana Liwutang masuk dalam daftar penerima bantuan dana stimulan perbaikan rumah untuk klasifikasi kerusakan sedang hasil validasi BNPB RI.