Wakil Bupati Deddy tegaskan RPJMD bukan sekadar dokumen, tapi kompas masa depan Bolsel

PANTAU24.COM—Dalam suasana hangat namun penuh keseriusan, Wakil Bupati Bolmong Selatan (Bolsel), Deddy Abdul Hamid, membuka secara resmi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RPJMD 2025–2029, yang digelar di Lapangan Futsal Komplek Perkantoran Panango.

Musrenbang ini tak sekadar menjadi forum teknokratik tahunan, melainkan momentum penting dalam menentukan arah masa depan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

“RPJMD bukan sekadar formalitas. Ini adalah kompas pembangunan kita. Jika keliru menahkodai, kita semua yang akan terombang-ambing dalam ketidakteraturan arah pembangunan,” tegas Wabup Deddy di hadapan peserta dari berbagai elemen, baik secara langsung maupun virtual, Rabu 2 Juli 2025.

Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa penyusunan RPJMD merupakan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dan harus ditetapkan paling lambat enam bulan sejak pelantikan kepala daerah.

Visi Misi Lima Tahun Bolsel: Madani, Maju, Sejahtera

Wabup memaparkan visi strategis RPJMD 2025–2029 “Terwujudnya Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang Madani, Maju, Sejahtera, Gotong Royong dan Berkelanjutan.”

Visi tersebut dijabarkan melalui 5 misi strategis dan 41 program unggulan lintas sektor, menyasar sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, infrastruktur, hingga pemberdayaan sosial-ekonomi.

Ia juga menekankan prinsip “Good Governance” sebagai pilar dalam setiap implementasi program.

Delapan prinsip tata kelola yang baik, seperti keterbukaan, tidak menyalahgunakan wewenang, dan pelayanan prima, menurutnya harus menjadi nafas dalam setiap pengambilan kebijakan publik.

Menariknya, Wabup Deddy menekankan peran strategis pemerintah desa sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan.

Ia mengingatkan agar desa tak sekadar menjadi pelaksana proyek, tetapi benar-benar peka terhadap kebutuhan riil masyarakat, apalagi dalam menghadapi perubahan cuaca ekstrem.

“Normalisasi drainase bisa disiapkan dari dana desa, tak harus tunggu anggaran kabupaten atau provinsi. Bijaklah mengelola anggaran, prioritaskan yang betul-betul dibutuhkan masyarakat,” ujarnya lugas.

Ia juga meminta agar instansi teknis melakukan pendampingan dan pengawasan program di tingkat desa, agar pembangunan berjalan sesuai dengan arah dan target RPJMD.

Dalam forum ini juga dipaparkan data makro ekonomi Bolsel berdasarkan BPS tahun 2024:

• Pertumbuhan ekonomi: 5,28 persen

• Angka kemiskinan: 11,33 persen

• Indeks Pembangunan Manusia (IPM): 67,14 poin

• Tingkat pengangguran terbuka: 2,51 persen.

“Kita perlu menyusun RPJMD dengan pijakan data, bukan hanya wacana. Angka-angka ini adalah realitas yang harus kita jawab dengan solusi konkret,” tambahnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi dari OPD terkait serta forum diskusi antar pemangku kepentingan, guna menyempurnakan draft RPJMD yang akan menjadi rujukan pembangunan jangka menengah daerah.

Musrenbang ini menjadi titik awal penting untuk menjadikan Bolsel bukan hanya daerah berkembang, tetapi daerah yang mampu beradaptasi, berinovasi, dan bertumbuh secara berkelanjutan.