Akses keuangan untuk semua, Kotamobagu aktif dalam Rakorwil TPAKD SulutGoMalut

PANTAU24.COM-Wali Kota Kotamobagu, Weny Gaib hadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara (SulutGoMalut) yang digelar di Luwansa Hotel, Manado, Jumat (4/7/2025).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) SulutGoMalut sebagai bentuk sinergi untuk memperluas akses keuangan inklusif di daerah.

Rakorwil ini menjadi ajang evaluasi capaian TPAKD di masing-masing daerah serta pembahasan strategi penguatan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan akses pembiayaan, tidak hanya terbatas pada sektor perbankan.

Kepala OJK SulutGoMalut, Robert Sianipar, dalam sambutannya menegaskan pentingnya membangun ekosistem ekonomi daerah yang terintegrasi, mulai dari produsen, lembaga pembiayaan, hingga pemasar produk.

“Kita ingin membentuk ekosistem ekonomi berbasis komoditas unggulan daerah. Petani, lembaga keuangan, pemerintah daerah, dan pelaku pasar harus saling terhubung demi kesejahteraan bersama,” jelas Sianipar.

Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Victor Mailangkay, turut menyoroti pentingnya literasi dan inklusi keuangan sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

Ia menyebutkan bahwa meski indeks inklusi keuangan Sulut mencapai 86,23%, namun indeks literasi yang masih berada di angka 50,13% menunjukkan adanya gap (perbedaan) pemahaman masyarakat terhadap produk keuangan.

“Akses yang luas harus dibarengi dengan pemahaman agar masyarakat mampu memanfaatkan layanan keuangan secara optimal,” ujar Mailangkay.

Dalam forum tersebut, Wali Kota Kotamobagu Weny Gaib, menyampaikan komitmen Pemkot dalam mendukung program inklusi keuangan, khususnya bagi pelaku UMKM dan masyarakat lapisan bawah.

Ia menilai Rakorwil ini sebagai momentum penting untuk memperkuat kolaborasi lintas daerah dalam memperluas jangkauan keuangan yang merata dan berkelanjutan.

“Kami akan terus mendukung berbagai program inklusi dan literasi keuangan agar masyarakat, khususnya pelaku usaha lokal, bisa lebih mandiri dan tangguh,” kata Wali Kota Weny Gaib.

Sementara itu, Wakil Gubernur Gorontalo, Idah Syahidah RH, menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan keberlanjutan program pemberdayaan UMKM, yang dinilainya sangat vital dalam pemulihan ekonomi daerah.

Saat ini, tercatat 16 TPAKD di Sulawesi Utara telah dikukuhkan dan didukung oleh infrastruktur industri jasa keuangan yang kuat.

Keberadaan TPAKD diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi rakyat menuju sistem keuangan daerah yang tangguh dan inklusif.

Rakorwil TPAKD 2025 ini diharapkan menjadi wadah berbagi pengalaman, menyusun strategi kolaboratif, dan memperkuat program-program akses keuangan yang berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.