Literasi dan inklusi keuangan di Sulut lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional

PANTAU24.COM – Berdasarkan hasil survei nasional literasi dan inklusi keuangan tahun 2022, indeks literasi keuangan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) berada di angka 50,13 persen dan indeks inklusi keuangan berada di angka 86,23 persen.

Angka di atas lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional yang masing-masing sebesar 49,68 persen dan 86,23 persen.

Besaran indeks literasi dan inklusi keuangan tersebut seperti disampaikan Wakil Gubernur Sulut Victor Mailangkay saat menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Sulut dan Gorontalo, Kamis (03/07/2025).

Dijelaskan Victor, masih ada gap atau kesenjangan sebesar 36,10 persen antara literasi dan inklusi keuangan.

“Ini menunjukan bahwa menskipun akses terhadap produk keuangan sudah cukup luas, pemahaman masyarakat tentang produk-produk tersebut masih perlu ditingkatkan,” terangnya.

Adapun literasi dan inklusi keuangan memiliki peran krusial dalam mencapai prioritas pembangunan daerah khususnya yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulut.

Untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah, lembaga keuangan, sektor swasta, dan masyarakat.

“Sinergi ini akan mempercepat tercapainya target literasi dan inklusi keuanan di daerah,” tambahnya.

Ia berharap, Rakorwil tersebut dapat melahirkan inovasi yang bisa menjawab tantangan untuk mengatasi gap antara literasi dan inklusi keuangan.

“Semoga pertemuan ini menghasilkan komitmen dan langkah nyata yang akan membawa kemajuan signifikan bagi percepatan akses keuangan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo,” pungkasnya.

Dikutip dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), literasi keuangan adalah pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang memengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan keuangan masyarakat.

Sedangkan, inklusi keuangan adalah ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Turut hadir dalam Rakorwil tersebut Kepala OJK Sulut Robert Sianipar bersama jajaran, kepala daerah se-Sulut dan Gorontalo, TPAKD se-Sulut dan Gorontalo, para pimpinan instansi vertikal, dan para pimpinan perbankan.

***