Dipimpin ketua DPRD Bolsel, tiga fraksi kompak dukung ranperda dan Ranperbup APBD 2024

PANTAU24.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolmong Selatan (Bolsel) menunjukkan peran strategisnya dalam pengawasan keuangan daerah melalui Rapat Paripurna ke-10 masa persidangan III tahun sidang ke-1 (2024-2025) yang digelar, Rabu 18 Juni 2025.

Agenda utama sidang adalah pembicaraan tingkat I atas penyampaian Ranperda dan Ranperbub Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.

Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Bolsel, Ir. Arifin Olii, dan dihadiri oleh Bupati Bolsel, H. Iskandar Kamaru, bersama jajaran eksekutif, anggota DPRD, dan para pimpinan OPD.

Dalam forum tersebut, tiga fraksi di DPRD Bolsel menyampaikan sikap politik yang solid dan konstruktif, seluruhnya menyatakan menerima Ranperda dan Ranperbub yang diajukan oleh eksekutif, dan siap untuk melanjutkan pembahasan ke tahap berikutnya.

“Dengan kompaknya pandangan dari seluruh fraksi, kami menyimpulkan bahwa Ranperda dan Ranperbub ini diterima untuk dibahas lebih lanjut,” ujar Ketua DPRD Ir. Arifin Olii.

Fraksi-Fraksi DPRD dorong optimalisasi pendapatan dan inovasi anggaran

Pandangan umum pertama disampaikan oleh Fraksi Gerakan Nasional (gabungan Gerindra, PKB, PAN) melalui Ketua Fraksi, Salman Mokoagow. Ia menekankan pentingnya inovasi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta transparansi sebagai landasan pengelolaan keuangan.

“Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Gerakan Nasional menerima Ranperda dan Ranperbub ini untuk dibahas ke tingkat selanjutnya,” tegas Mokoagow.

Senada dengan itu, Fraksi Karya Restorasi (gabungan Partai Golkar dan Partai NasDem) melalui Marchel Aliu menegaskan pentingnya peningkatan manfaat program belanja daerah bagi masyarakat luas.

“Kami berharap pemerintah mengoptimalkan program penerimaan dan pendapatan agar dampaknya lebih dirasakan oleh rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, Fraksi Trisakti (gabungan PDI Perjuangan dan PKS) melalui juru bicaranya Nindi Septyawati Badu, menyatakan dukungan penuh terhadap proses pembahasan yang transparan dan akuntabel.

“Fraksi Trisakti menerima dan berharap Ranperda serta Ranperbub ini bisa dilanjutkan pada pembahasan tingkat selanjutnya,” kata Nindi.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Iskandar Kamaru menyampaikan bahwa Ranperda dan Ranperbub disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban konstitusional dan komitmen terhadap prinsip tata kelola keuangan yang baik.

Ia juga mengungkapkan bahwa Bolsel kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut sebuah capaian yang menurutnya tak lepas dari peran dan dukungan DPRD sebagai mitra kerja pengawasan.

“Ini adalah hasil kerja kolektif antara eksekutif dan legislatif, demi mewujudkan keuangan daerah yang transparan dan pro-rakyat,” ujar Bupati.

Dengan penyampaian sikap resmi dari seluruh fraksi, DPRD Bolsel menyepakati secara aklamasi untuk melanjutkan pembahasan Ranperda dan Ranperbub pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 ke tingkat pembahasan berikutnya.

Sidang ditutup secara resmi oleh Ketua DPRD Ir. Arifin Olii dengan tiga ketukan palu, sebagai simbol persetujuan dan penegasan komitmen DPRD dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang bersih dan berintegritas. (Advetorial)