Satria Tanggapi Sorotan Wakil Ketua DPRD Soal Staf Khusus Bupati Bolmong: “Jangan Dibesar-besarkan!”

PANTAU24.COM — Ketua Tim Hukum pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong), Yusra Alhabsyi dan Dony Lumenta, Rudi Satria Mandala Bonuot SH angkat bicara menanggapi kritik yang dilayangkan Wakil Ketua DPRD Bolmong, Febrianto Tangahu SH, terkait pengangkatan staf khusus (stafsus) oleh Bupati.

Menurut Satria, pengangkatan staf khusus merupakan hak prerogatif kepala daerah dan telah melalui pertimbangan serta kajian mendalam, termasuk berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku.

“Jangan dibesar-besarkan. Pengangkatan staf khusus itu sepenuhnya menjadi kewenangan Bupati. Bahkan jumlahnya telah dipangkas hingga 50 persen dibanding pemerintahan sebelumnya demi efisiensi anggaran dan fokus pada program yang menyentuh masyarakat langsung,” tegas Satria kepada wartawan, Selasa (17/6/2025).

Ia juga menegaskan bahwa pengangkatan staf khusus tidak diharuskan mewakili setiap wilayah kecamatan. Sorotan soal tidak adanya perwakilan dari Kecamatan Lolayan menurutnya tidak relevan.

“Tidak semua wilayah harus terakomodir dalam posisi staf khusus. Apalagi Pak Febrianto bukan dari partai pengusung Yusra-Dony, seharusnya beliau menghormati keputusan Bupati yang juga berdasarkan masukan dari partai pengusung,” lanjut Satria yang juga menjabat sebagai Ketua PC Gerakan Pemuda Ansor Bolmong.

Mewakili barisan pendukung Yusra-Dony dari wilayah Lolayan, Satria memastikan bahwa tidak ada kegaduhan yang terjadi di internal pendukung terkait keputusan Bupati tersebut.

“Saya pastikan, pendukung YusraDon di Lolayan tetap solid. Kami mendukung penuh segala kebijakan dan program pemerintahan Yusra-Dony,” tegasnya.

Ia juga mengimbau kepada masyarakat Lolayan untuk tidak terprovokasi oleh isu-isu yang berkembang dan tetap fokus menanti kerja nyata dari pemimpin daerah.

“Pak Bupati adalah sosok yang visioner dan penuh kejutan. Saya kenal dekat beliau, hubungan kami seperti saudara kandung. Jadi mari kita beri ruang dan dukungan, jangan dulu menilai sebelum melihat hasilnya,” pungkasnya.

Seperti diketahui, belakangan muncul kritik dari Wakil Ketua DPRD Bolmong terhadap komposisi staf khusus yang dinilai tidak merata dari sisi keterwakilan wilayah.

Namun pihak pemerintah tetap berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, serta kewenangan kepala daerah dalam menyusun struktur pendukungnya.