Keterwakilan minim di parlemen Kotamobagu, aspirasi kaum perempuan terancam tak terakomodir

PANTAU24.COM – Minimnya jumlah perempuan di kursi parlemen Kotamobagu menjadi sorotan utama dalam diskusi publik bertema Perempuan Berdaya dan Struktur Sosial yang digelar oleh Perempuan Bangsa bersama PKK Kotamobagu di Kantor DPRD Kotamobagu, Kamis (12/6/2025).

Perwakilan Perempuan Bangsa, Suci Sultan, menilai ketimpangan jumlah legislator perempuan dengan laki-laki berpotensi besar membuat kebutuhan perempuan di Kotamobagu tak terakomodir secara memadai dalam kebijakan publik.

“Di Kotamobagu saja dari 25 kursi DPRD, perempuan hanya mengisi 4 kursi saja. Sebab perempuan kebanyakan hanya dilihat dari jenis kelamin, bukan dari kemampuannya dalam mengolah kebijakan,” tegas Suci.

Ia mempertanyakan bagaimana isu-isu khusus perempuan, seperti kebutuhan rumah aman untuk penyintas kekerasan atau program pemberdayaan ekonomi berbasis gender, dapat diperjuangkan jika pengambil keputusan didominasi laki-laki.

“Kalau seperti ini, bagaimana kebutuhan perempuan Kotamobagu bisa diakomodir jika yang membahas justru lebih banyak laki-laki?” tambahnya.

Masalah rendahnya keterwakilan perempuan ini dinilai berkaitan erat dengan masih kuatnya struktur sosial yang membatasi ruang gerak perempuan, sebagaimana disampaikan Founder Inde Dou Institute, Rahmi Hatani.

“Lingkungan yang kita bangun selama ini mendorong perempuan tetap berada di lingkup domestik. Ini membuat akses mereka ke ruang publik, termasuk politik, sangat terbatas,” jelas Rahmi.

Kondisi ini berbanding lurus dengan lambatnya respons terhadap masalah kekerasan seksual, ketimpangan ekonomi, dan pemenuhan hak-hak anak di Kotamobagu. Hal tersebut juga disoroti oleh Founder Tentangpuan.com, Neno Karlina, yang mengkritisi belum tersedianya rumah aman bagi penyintas kekerasan seksual di kota ini.

“Sekarang apakah pemerintah menyediakan rumah aman? Sebab selama ini para penyintas ini hanya didampingi begitu saja tanpa memastikan keamanan mereka,” kata Neno.

Diskusi publik ini dihadiri sejumlah tokoh perempuan, pegiat isu perempuan, serta perwakilan masyarakat akar rumput.

Mereka mendorong agar keterwakilan perempuan di parlemen menjadi perhatian serius dalam setiap pemilihan legislatif mendatang. Tanpa suara perempuan yang kuat di lembaga legislatif, kebijakan yang benar-benar berpihak pada perempuan dan anak dikhawatirkan akan terus terabaikan.