Yusra: WTP Bukan Tujuan Akhir, OPD Wajib Tindaklanjuti Rekomendasi BPK

PANTAU24.COM – Bupati Bolaang Mongondow (Bolmong), Yusra Alhabsyi, menegaskan bahwa raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulawesi Utara bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, capaian tersebut justru menjadi titik awal untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan di lingkup Pemerintah Kabupaten Bolmong.

“WTP bukan garis akhir. Ini adalah pijakan awal untuk terus melakukan perbaikan. Jangan sampai capaian ini membuat kita lengah,” ujar Yusra dalam rapat internal bersama jajaran pemerintah daerah, Senin (26/5/2025).

Ia pun menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang telah disampaikan oleh BPK dalam laporan hasil pemeriksaan.

“Kita diberi waktu 60 hari sejak LHP diterima. Saya minta seluruh OPD untuk segera menindaklanjutinya. Jangan tunda-tunda. Inspektorat juga harus bergerak cepat melakukan review internal agar koordinasi antar perangkat berjalan lancar,” tegasnya.

Langkah ini, kata Yusra, penting untuk memastikan bahwa tata kelola keuangan daerah terus berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi. Ia menyebut, respon cepat terhadap rekomendasi BPK merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kepercayaan publik.

Sementara itu, Ketua DPRD Bolmong, Tony Tumbelaka, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemkab Bolmong dalam mempertahankan opini WTP secara konsisten.

“Ini menandakan ada perbaikan signifikan dalam pengelolaan administrasi dan keuangan daerah. Namun jangan lupa, pengawasan terhadap tindak lanjut rekomendasi BPK adalah hal yang tidak kalah penting,” ucap Tony.

Ia menegaskan, DPRD memiliki fungsi pengawasan yang harus dijalankan dengan optimal untuk memastikan seluruh rekomendasi BPK benar-benar diimplementasikan.

“DPRD akan terus memantau tindak lanjut ini sebagai bagian dari tugas pengawasan terhadap jalannya roda pemerintahan,” pungkasnya.

Dengan sikap tegas dari pimpinan daerah dan dukungan lembaga legislatif, diharapkan pengelolaan keuangan Pemkab Bolmong semakin akuntabel, transparan, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.