Lobi Bupati Yusra, Pemkab Bolmong Dapat Tambahan Kuota BPJS Kesehatan Gratis untuk 4.400 Warga Kurang Mampu

PANTAU24.COM – Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) kembali menerima kabar baik dari pemerintah pusat. Kementerian Sosial (Kemensos) memberikan tambahan kuota BPJS Kesehatan gratis bagi 4.400 jiwa pada tahun 2025 untuk warga kurang mampu.

Bupati Bolmong Yusra Alhabsyi menyampaikan rasa syukur atas bantuan ini yang merupakan hasil dari kunjungan kerjanya ke Kemensos beberapa minggu lalu. Usulan tambahan kuota yang langsung diajukan kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) tersebut diterima dengan baik.

“Alhamdulillah, Kabupaten Bolaang Mongondow mendapat tambahan kuota BPJS Kesehatan gratis untuk 4.400 warga kurang mampu dari Kementerian Sosial,” ujar Yusra, Rabu (20/5/2025).

Kepala Dinas Sosial Bolmong, Erni Mokoginta, menambahkan bahwa Bupati Yusra dan Wakil Bupati Dony Lumenta langsung menginstruksikan pendataan ulang secara menyeluruh agar bantuan ini tepat sasaran.

“Pendataan yang cermat sangat penting agar iuran jaminan kesehatan benar-benar diberikan kepada warga yang berhak,” jelas Erni.

Menurutnya, tambahan kuota ini merupakan bukti perhatian pemerintah daerah kepada masyarakat kurang mampu yang selama ini kesulitan mengakses layanan kesehatan akibat keterbatasan biaya.

“Program ini menjadi angin segar bagi ribuan keluarga di Bolmong. Dengan jaminan kesehatan ini, kami berharap tingkat kesejahteraan dan kesehatan masyarakat dapat meningkat,” lanjut Erni.

Ia juga menjelaskan bahwa bantuan BPJS Kesehatan yang telah disetujui oleh Kemensos melalui Pusat Data dan Informasi (PUSDATIN) tersebut masih akan terus bertambah, mengingat saat ini peserta BPJS Jamkesda sudah mencapai 6.500 orang.

Total penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) aktif berdasarkan SK per 25 April 2025 berjumlah 81.460 keluarga penerima manfaat (KPM). Dengan tambahan usulan yang telah disetujui pada Mei ini sebanyak 4.442 jiwa, maka total penerima manfaat mencapai 85.902 jiwa.

Langkah cepat Pemkab Bolmong ini menjadi wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam memastikan seluruh warga, terutama yang kurang mampu, mendapatkan akses kesehatan yang memadai dan berkelanjutan.