Connect with us

Bolmong

Tak ada tempat untuk honorer siluman di PPPK Bolmong

Published

on

PANTAU24.COM – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Sulawesi Utara, menunjukkan sikap tak kenal kompromi terhadap segala bentuk manipulasi data dalam pendataan tenaga honorer untuk seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Komitmen itu ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pemerintah Daerah yang digelar pada Rabu, 7 Mei 2025, di ruang rapat Bupati Bolmong, dipimpin langsung oleh Bupati Yusra Alhabsyi, didampingi Wakil Bupati Dony Lumenta dan Sekretaris Daerah Abdullah Mokoginta.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bolmong, Umaruddin Amba, menegaskan bahwa pihaknya akan mencoret tanpa pengecualian setiap nama tenaga honorer yang terindikasi fiktif.

“Siapa pun yang tidak memiliki riwayat pengabdian yang sah akan kami keluarkan dari daftar. Ini bukan hanya soal administratif, tapi menyangkut integritas sistem,” tegas Amba kepada wartawan usai rapat.

Menurutnya, kehadiran “honorer siluman” bukan hanya mencederai proses seleksi, tapi juga mengkhianati jerih payah tenaga honorer yang telah mengabdi secara tulus selama bertahun-tahun.

“Tidak ada tempat bagi kecurangan dalam sistem ini. Kami akan bertindak tegas untuk menjaga hak-hak honorer sejati,” tambahnya.

Tak hanya tenaga honorer fiktif yang akan dikenai sanksi, pejabat yang terbukti memberikan keterangan palsu maupun saksi yang memberikan testimoni tidak benar juga akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahkan, masyarakat yang terlibat menyebarkan informasi menyesatkan dalam proses pendataan tak akan lepas dari jeratan hukum.

“Kalau ada yang merasa tidak layak, lebih baik mundur sebelum proses hukum berjalan. Ini bukan ancaman, ini peringatan keras,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama, Bupati Bolmong Yusra Alhabsyi dan Wabup Dony Lumenta menegaskan akan memastikan seluruh tahapan rekrutmen PPPK berlangsung dengan jujur dan adil, serta terbebas dari praktik manipulasi.

Komitmen ini diambil untuk menjaga prinsip transparansi dan meritokrasi, serta memberikan perlindungan bagi tenaga honorer yang benar-benar memenuhi syarat.

“Yang memenuhi kriteria dan benar-benar mengabdi, hanya mereka yang akan melanjutkan ke tahap berikutnya. Kami serius menjaga kredibilitas rekrutmen ini,” tegas Yusra.

***


Artikel ini merupakan republikasi dari: zonautara.com