Pembagian Daging Sapi dan Babi Gratis, IMM Kota Bitung ‘Kutuk’ Politisi Manfaatkan Bantuan Pemerintah Untuk Pencitraan

BITUNG, PANTAU24.COM–Dugaan politisasi bantuan pemerintah nampak terlihat jelas dalam penyaluran daging sapi dan babi yang dibagikan secara gratis kepada masyarakat Kota Bitung.

Pasalnya, pembagian puluhan ribu daging segar tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Bitung dalam menekan inflasi.

Namun sayangnya, niat baik pemerintah ini disinyalir mulai disalahgunakan. Bahkan, kuat dugaan mulai dimanfaatkan oleh segelintir politisi untuk ajang pencitraan meraih simpatik publik.

Seperti terlihat pada saat pembagian daging sapi yang dilakukan Pemkot Bitung melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan ke sejumlah pengurus Badan Ta’Mirul Masjid (BTM). Disana terlihat sejumlah figur politisi yang tidak asing.

Mereka adalah politisi PDI Perjuangan seperti, Sekretaris DPC PDI Perjuangan, Aldo Nova Ratungalo yang juga Ketua DPRD Bitung, Geraldi Mantiri yang merupakan Ketua Fraksi PDI Perjuangan, dan Sulaiman Luawo selaku Kepala Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kota Bitung. Ketiganya terlihat ikut tampil dengan memasang wajah sumringah pada momen pembagian sapi itu.

Sekretaris Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kota Bitung, Fanessa Harun ikut memberikan tanggapan soal pembagian daging gratis kepada masyarakat Kota Bitung. Menurutnya, hal tersebut merupakan langkah yang baik  dari pemerintah Kota Bitung dalam menekan inflasi.

“Pembagian daging gratis kepada masyarakat ini patut diapresiasi. Karena tujuannya jelas yakni, untuk menekan inflasi di daerah. Banyak hal positif yang didapat dari program bantuan tersebut,” ungkapnya.

Meski begitu, Mahasiswi yang dikenal garang dalam organisasinya itu mengutuk keras jika bantuan pemerintah itu menjadi ajang pencitraan bagi politisi yang tidak tahu malu memanfaatkan momen untuk kepentingan mereka.

“Jangan sampai niat baik pemerintah malah rusak dengan kelakuan oknum-oknum yang memanfaatkan untuk kepentingan mereka. Pun, apalagi sampai bantuan itu dipolitisasi. Makanya masyarakat harus jelih melihat hal-hal ini yang pasti akan banyak ditemukan. Karena mendekati pesta demokrasi,” ingatnya.

Lanjut Fanessa, boleh-boleh saja para politisi atau wakil rakyat ikut pada momen pembagian bantuan pemerintah tersebut. Selama kata dia, tidak mempolitisasi atau membawa nama partai, pribadi atau hal lain untuk kepentingan semata.

“Kalau politisi apalagi wakil rakyat sah-sah saja ikut dalam pembagian bantuan pemerintah seperti itu. Karena itu juga salah satu tugas mereka untuk mengawasi dan memastikan bantuan-bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran. Namun tetap harus memperhatikan mekanise yang ada. Jangan sampai memunculkan presepsi lain yang akan merusak citra dari para figur wakil rakyat itu sendiri,” pungkasnya.